RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Sinyal koalisi PDI Perjuangan dan Partai Golkar menguat pasca ditetapkannya Suyatno mendampingi Arsyadjuliandi Rachman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 mendatang. Meski begitu, DPD PDIP Riau masih menunggu penetapan resmi dari DPP PDIP terkait hal tersebut.

Seperti diketahui, Suyatno merupakan kader PDIP yang saat ini menjabat Bupati Rokan Hilir. PDIP sendiri sebelumnya telah memberikan rekomendasi kepada pasangan HM Harris-Yopi Arianto dalam pesta demokrasi tersebut. Namun hingga kini pasangan berjargon HAYO tersebut belum resmi diumumkan oleh partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.

Ketua DPD PDIP Riau, Kordias Pasaribu, saat dikonfirmasi tidak mau berkomentar banyak terkait penetapan Suyatno sebagai pendamping Arsyadjuliandi Rachman. Termasuk saat disinggung rumor yang menyebut partainya akan merapat ke Golkar.

"Kita tunggu sajalah putusan DPP (PDIP) seperti apa. Kalau tidak salah, sekitar tanggal 16 atau 17 Desember (2017). Semuanya masih bisa saja terjadi, makanya kita tidak menanggapi. Apalagi kalau itu hanya sekedar isu," ujar Kordias kepada riaumandiri.co, Rabu (22/11/2017).

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Riau itu mengatakan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk kemudian menyepakati suatu koalisi yang kuat guna memenangkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, termasuk dengan Golkar.

"Kita tetap lakukan komunikasi dengan partai politik yang lain. Tunggu sajalah pengumuman resmi dari DPP PDI Perjuangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Bendahara DPD PDIP Riau, Makmun Solihin mengatakan, kepastian dukungan partainya dalam Pilgubri 2018 mendatang akan diketahui saat helat Rapat Koordinasi Nasional PDIP yang direncanakannya digelar di Jakarta, 17 Desember 2017. Saat itulah, sebut Makmun, DPP PDIP akan mengumumkan sejumlah nama yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, termasuk Provinsi Riau.

Jika hingga batas waktu yang ditentukan, kata Makmun, HAYO tidak mampu memenuhi syarat tersebut, dukungan tersebut bisa dicabut dan diberikan kepada paslon. "Yang jelas, kalau tidak bisa terpenuhi dengan yang ditetapkan itu, biasanya digantikan. Karena kan belum diteken bu Mega (Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, red).

Yang kemarin (rekomendasi, red) baru sifatnya penugasan," tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Riau itu. ***


Reporter    : Dodi Ferdian
Editor          : Mohd Moralis