RIAUMANDIRI.co, PASIR PENGARAIAN - Lalu lalang kendaraan berat non BM yang bermuatan Crude Palm Oil (CPO), sirtu, dan kendaraan berat jenis lainnya masih menghiasi jalan raya provinsi, kabupaten dan nasional di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) untuk mencari keuntungan dari upah angkutan yang diangkut.

Secara ekonomis, keberadaan kendaraan berat non BM ini sangat menguntungkan bagi pemilik armadanya, tapi tidak dengan masyarakat Rohul. Bagaimana tidak, keberadaannya di Rohul, selain merusak ruas jalan kabupaten, karena muatannya mencapai 40 sampai 60 ton, juga pajak kendaraan ternyata disetor di daerah lain.

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Rohul dari Fraksi PDIP, Zulfahmi, mengingatkan kembali Pemerintah Kabupaten Rohul, melalui Dinas Perhubungan supaya menginventarisir kendaraan non BM yang berdomisili di Kabupaten Rohul dengan melakukan kegiatan operasi penertiban sesuai arahan Bupati Rohul H Suparman, tentang penertiban kendaraan milik perusahaan non BM yang beroperasi di Rohul.

Menurutnya, keberadaan mobil angkutan berat non BM ini sangat merugikan masyarakat Rokan Hulu. Contohnya, jalan lintas kabupaten dari simpang Ngaso Ujungbatu-Kota
Lama (Kunto Darussalam). Kondisinya saat ini cukup memprihatinkan karena mengalami kerusakan yang luar biasa. Ia menilai, kerusakaan tersebut terjadi diduga akibat
kapasitas jalan dengan kendaraan yang melintas tidak sebanding.

Seharusnya menurut dia, cari untung di Rohul bayar bajaknya juga di Rohul. Namun yang terjadi selama ini adalah, dapat untung di Rohul, bayar pajak di daerah lain.  Dinas
perhubungan sebagai perpanjangan tangan Bupati Rohul, segera action.

“Jadi, apa yang disampaikan Bupati Rohul tentang permintaan mutasi kendaraan ber plat non BM ini sangat bagus dan perlu kita dukung. Karena PAD yang didapat dari pajak
dapat membantu APBD kita untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak berat,” pinta Zulfahmi, kepada riaumandiri.co di ruang kerjanya, Senin (16/10/2017). ***


Reporter    : Agustian
Editor         : Mohd Moralis