Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Indek Gini Sudah di Lampu Kuning

Senin, 09 Oktober 2017 - 17:51 WIB

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan

RIAUMANDIRI.co, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan merasa khawatir dengan indek gini yang dinilainya sudah berada di lampu kuning, karena sudah berada diangka 0,39. Indek gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Nilai koefisien gini atau indek gini berkisar antara 0 hingga 1. "Tiga tahun Pemerintahan Jokowi, ternyata capaian indeks gini sudah memasuki lampu kuning. Saat ini indeks gini mencapai 0,39. Ketimpangan pun masih terus terjadi. Pertumbuhan ekonomi belum menciptakan lapangan kerja yang luas dan ekonomi nasional masih dikuasai segelintir orang," kata Heri Gunawan, di Jakarta, Senin (9/10).

Dengan indek gini yang berada di angka 0,39, jelasnya, merupakan warning atau peringatan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang. "Satu persen orang menguasai 39 persen pendapatan nasional. Kalau ini tidak segera dibereskan, maka bisa memicu kecemburuan sosial yang lebih dalam,” kata Heri Gunawan.

Ditambahkan Anggota F-Gerindra ini, pertumbuhan ekonomi yang ada belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar. Setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencetak 40 ribu kesempatan kerja. "Ini angka yang amat rendah. Padahal, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,” jelasnya.

Di sisi lain, ulasnya, Indonesia adalah negara dengan populasi usia muda dan produktif yang besar. Jumlah warga negara yang berumur di bawah 40 tahun sebesar 60 persen. Mereka adalah warga negara yang punya energi besar. "Bila pemerintah gagal menanganinya dengan baik dengan memberikan pendidikan yang baik dan pekerjaan yang layak maka itu bisa jadi ancaman besar yang sewaktu-waktu bisa meledak. Energi besar tapi tak mampu ditangani dengan layak," tegasnya.

Dalam perspektif politik, lanjut politisi Gerindra ini, potensi manusia Indonesia yang terdidik dan hak-hak ekonominya yang terpenuhi dengan baik, bisa menstabilkan kondisi politik di Tanah Air. Masyarakat pun jadi lebih bahagia, tenang, dan damai.

“Tapi, jika pendidikannya terabaikan sebagaimana data yang ada, yaitu rata-rata hanya di bawah 8 tahun (SMP), maka sudah pasti mereka bisa terjebak pada hal-hal yang tidak produktif,” ujar Heri Gunawan.

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 10 Oktober 2017

Reporter: Syafril Amir

Editor: Nandra F Piliang