PEKANBARU (HR)-Meski masuk dalam daftar saksi yang akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II di Kabupaten Rokan Hilir, namun hingga kini Kejaksaan Tinggi Riau belum juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Nasruddin mantan Ketua DPRD Kabupaten Rohil.

"Kita belum ada menerima jadwal pemeriksaan terhadap mantan Ketua DPRD Rohil tersebut dari Bagian Pidsus," jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Mukhzan, Jumat (27/2).
Selain Nasruddin, kata Mukhzan, pihaknya juga tidak menerima jadwal saksi-saksi lainnya.
"Coba tanyakan ke Bagian Pidsus. Soalnya hingga saat ini kita belum ada menerima jadwal pemeriksaan saksi-saksi berikutnya," lanjutnya.
Untuk diketahui, salah satu permasalahan dalam perkara ini adalah terkait penambahan anggaran pembangunan sekitar Rp250 miliar. Diduga, hal tersebut disetujui oleh pimpinan dan anggota DPRD setempat.
Sebelumnya, pengajuan penambahan anggaran pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II tersebut, yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum Rohil, sempat mendapat tanda bintang dari anggota DPRD setempat. Dimana, tanda itu artinya belum dapat disetujui.
Namun pada tahun 2012, pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II dianggarkan Rp66.241.327.000 dan Rp38.993.938.000. Sementara tahun 2013 sebesar Rp146.604.489.000. Belakangan diketahui, Ketua DPRD saat itu Nasruddin dan anggota lainnya menyetujui penambahan anggaran tersebut.***