PAN Bantah Capreskan Jenderal Gatot Nurmantyo

Selasa, 26 September 2017 - 13:37 WIB

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan

RIAUMANDIRI.co, Jakarta - Hingar-bingar politik menjelang Pemilihan Presiden 2019 sudah mulai memanas. Bahkan pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal isu impor 5.000 senjata ilegal dianggap sebagai manuver politik dirinya untuk pencapresan 2019.

Namun, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan, wajar saja setiap orang berpolitik, termasuk yang dilakukan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, meskipun ada larangan TNI aktif terlibat dalam politik praktis.

"Kalau dianggap berpolitik, semua berpolitik, biasa. Namun, kalau untuk capres, siapa yang menyalonkan?," tanya Ketua MPR RI kepada wartawan seusai membuka sosialiasi dengan Badan Koordinasi Muballigh Seluruh Indonesia (Bakomubin) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Ketika ditanya bukankah Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam Pilpres, Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN ini menegaskan, PAN tidak mencalonkan Gatot sebagai calon presiden/wakil presiden.

"Memang sudah ada, pendaftarannya kapan? Jangan manas-manasi. Inilah kalau diadu-adu tak selesaikan masalah," kata Zulkifli dengan nada meninggi.

Sebelumnya, PAN menyebut nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai salah satu bakal calon presiden yang masuk dalam radar pencalonan PAN.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai, Gatot sebagai seorang Panglima TNI tentunya memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga NKRI.

"Ya kan kita melihat putra-putri terbaik bangsa yang hari ini bermunculan. Itu kan harus kita syukuri," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/).

Namun, Yandri menegaskan bahwa PAN belum pasti akan mengusung Gatot karena masih dalam tahap penjaringan. Selain itu, Yandri mengatakan, PAN belum meninjau elektabilitas Gatot saat ini.

Namun, kata dia, nama Gatot dimunculkan karena sosok dan kepribadiannya yang dipandang layak untuk menjadi capres atau cawapres.

Menurut Yandri, masuknya Gatot dalam radar pencapresan PAN merupakan salah satu strategi partai untuk mengecek respons publik.

"Kriteria menjadi pemimpin sudah ada di diri beliau. Pak Gatot itu kan dari prajurit bawah kan. Dari Akmil (Akademi Militer), Letda (letnan dua) sampai jenderal penuh," tutur Yandri.

"Dari sisi kepemimpinan teritorial, dari sisi kepemimpinan di dalam gedung, dari hubungan intenasional saya kira memang Pak Gatot layak," kata dia.

Diproses hukum

Sementara itu, mengenai dugaan impor senjata ilegal, Zulkifli Hasan mengatakan, kalau memang ada senjata ilegal, satu saja harus diproses secara hukum, apalagi sampai 5.000 pucuk. Namun, berita yang beredar saat ini masih pro dan kontra.

"Panglima TNI bilang begini, Menkopolkam begini, Kapolri, Menhan, dan PT. Pindad lain-lain. Kan rumit kalau begitu. Maka, sebaiknya semua lembaga negara itu duduk bersama agar clear, lalu disampaikan bersama-sama kepada masyarakat agar tak membingungkan," ujarnya.

Karena itu, Zulkifli meminta agar keterangan mengenai impor senjata ilegal tersebut tidak disampaikan sendiri-sendiri.

"Bayangkan kalau keterangan Panglima TNI berbeda, Polri, dan BIN berbeda-beda. Rakyat akan tanya apa yang terjadi dengan negeri ini?" kata Zulkifli mempertanyakan.

Baca juga di Koran Haluan Riau

Reporter: Surya Irawan

Editor: Nandra F Piliang