SELATPANJANG (HR)- Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Mandiri Pedesaan (PNPM), selama ini dinilai cukup berhasil. Program ini dianggap mampu mendongkrak peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa itu.

Berbagai bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat lainnya berjalan lancar dan mendapat acungan jempol.

Seperti pembangunan jalan rabat beton atau semenisasi, pembangunan gorong-gorong, pengadaan penampungan air hujan, dan juga berbagai jenis pembangunan lainnya, yang intinya sangat membantu masyarakat desa.

Namun entah alasan apa, oleh pemerintah pusat tiba-tiba akhir tahun 2014 lalu, menghapus program PNPM mandiri tersebut.

"Hanya saja, pola pelaksanaan program PNPM tersebut di Meranti akan tetap kita akomodir untuk melanjutkan pembangunan desa yang hingga saat ini masih tertinggal itu,” ungkap Bupati Kepulauan Meranti H Irwan, dalam sebuah acara resmi di Teluk Belitung Kecamatan Merbau beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pelaksanaan PNPM di berbagai pelosok pedesaan di Meranti dalam tiga tahun terakhir juga dinilai telah mampu mendongkrak peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Apalagi dalam pelaksanaan program PNPM tahun 2011 lalu,  Meranti menjadi daerah terbaik penyelenggara program PNPM se-Riau itu.

Sebagai dukungan komitmen, Pemkab Kepulauan Meranti mengapresiasi atas persetujuan DPRD Meranti dalam meningkatkan alokasi anggaran  untuk mendukung program PNPM yang diganti menjadi Program Meranti Mandiri (PMM) itu.

Sehingga dianggarkan dana Rp144 miliar untuk 101 desa dan kelurahan itu sudah bisa direalisasikan mulai tahun 2015 ini.

"Melalui  adopsi program PNPM Mandiri  yang akan kita rencanakan, peran masyarakat akan lebih nyata. Masyarakat menjadi subjek utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan proram pembangunan itu. Mulai dari menyusun program, membelanjakan anggaran dana hingga melaksanakan program," jelasnya.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan akan lebih berkualitas, dan berdaya guna bagi masyarakat desa itu sendiri.

Pertimbangan lain yang menjadi dasar komitmen Pemerintah Kabupaten  Kepulauan Meranti  untuk mempertahankan  dan mengadopsi program PNPM ini, guna menggesa pembangunan tidak hanya mengarah pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas.

Di sisi lain, pelaksanaan program PNPM dinilai mampu memberikan dampak yang luas bagi perubahan struktur ekonomi dan sosial masyarakat terutama masyarakat di pedesaan.

Hanya saja, tentunya pemerintah desa akan didukung oleh tenaga pendamping. Sehingga baik pengelolaan kaeuangan maupun administrasi pelaksanaan kegiatan bisa berjalan baik sesuai dengan prinsip akutansi,”sebutnya lagi.

“Inilah dasarnya kenapa kita akan melanjutkan program PNPM tersebut dengan nama baru yang kita sebut PMM itu," sebutnya.

Program itu kata Irwan, akan diuraikan  sebesar Rp1,4 miliar perdesa akan digunakan untuk membiaya pembangunan infrastruktur di berbagai desa yang ada.

Ditambahkan Irwan, pembangunan desa tidak akan berhenti, namun akan terus dilanjutkan. Sebab selain dana PMM itu, masih akan ada lagi dana pembangunan yang akan dikucurkan dari pusat, juga berasal dari APBD provinsi.

“Kita tunggu saja janji yang pernah dilontarkan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu. Kita berharap dengan bantuan dan tersebut desa-desa akan mampu mengejar berbagai ketertinggalan yang terjadi selama ini,”tandasnya.(adv hms)