Pemindahan Ibukota Mesti Dikaji Secara Komprehensif

Sabtu, 08 Juli 2017 - 12:36 WIB

Wakil Ketua DPR Fadli Zon

JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wacana pemindahan ibukota tahun 2018 terkesan gegabah dan terburu-buru. Pemindahan ibukota menurutnya mesti dikaji secara mendalam dan komprehensif.

"Pemindahan ibukota saat ini belum tepat. Apalagi di tengah persoalan pemerintah yang banyak dan utang luar negeri yang menumpuk," kata Fadli Zon dalam keterangan persnya, Kamis (6/7).

Selain itu, menurut Fadli Zon, negara belum memiliki anggaran yang memadai untuk pemindahan ibukota tersebut. Untuk pemindahan ibukota memerlukan anggaran besar, sementara banyak proyek infrastruktur terancam mangkrak karena kesulitan dana.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk konsentrasi saja dulu ke pekerjaan kecil dan jangan memikirkan pindah ibukota.

"Itu perkerjaan besar. Pekerjaan kecil sekarang bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan ke masyarakat. Bagaimana menyejahterakan masyarakat yang makin sulit, fokus ke itu saja dulu," saranya.

Menurut Fadli, dirinya akan mengecek aturan pemindahan ibukota, karena preseden pemindahan ibukota belum ada. Belum lagi, keputusan pemindahan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga, setidaknya memerlukan persetujuan DPR.

“Pemindahan ibukota memerlukan perencanaan yang matang serta pelaksanaan jangka panjang. Dia mencontohkan Malaysia yang membuat Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Kuala Lumpur menjadi pusat bisnis,” imbuhnya.

Secara terpisah Ketua Komisi V Fary Djemy Francis mempertanyakan keseriusan pemerintah mengenai hal tersebut. Sebab, sejauh ini pemerintah belum pernah membahasnya dengan DPR, khususnya Komisi V yang membidangi perhubungan dan infrastruktur.

“Selama saya memimpin Komisi V, tidak pernah ada pembicaraan dari Kementerian PUPR maupun Kementerian PU bahwa tahun 2018 pindah ibukota. Bahkan, dalam pembahasan anggaran Kementerian tahun 2018, Kementerian sudah mempresentasikan program kerja mereka, tapi tidak ada yang mengatakan dibutuhkan anggaran untuk pemindahan ibu kota,” jelas Fary.

Menurut Fary, wacana pemindahan ibukota bukanlah sesuatu yang baru. Sebelumnya pun, Komisi V mendukung penuh wacana tersebut. Hanya saja, dirinya mempertanyakan mengapa pemindahan ibukota tidak ada dalam program kerja jangka panjang pemerintah.

“Negara ini jangan diatur berdasarkan pemimpin semalam. Persoalannya bukan memungkinkan atau tidak, tetapi ada di dalam program kerja enggak. Jangan ujug-ujug ada di kepala, kajian, besok langsung dilakukan. Sama seperti kereta api cepat Jakarta-Surabaya, tiba-tiba yang didorong Jakarta-Bandung, sampai sekarang ngga jalan,” tandasnya.

Direktur Eksekutif Vox Populi Center, Syarwi Pangi Chaniago mengatakan, wacana pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta sudah lama didengungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan ketua Bappenas, Bambang Brodjonegoro untuk mengkajinya.

Menurut dia, pemerintah dan DPR bersama-sama mengumumkan hasil kajian Menteri PPN/Bappenas mulai lokasi pilihan, alokasi anggaran, hingga maket pembangunannya. “Jadi, kalau sekadar wacana, sekali lagi ya patut dicurigai ada agenda lain dibalik mencuatnya wacana kepindahan ibukota itu,” tuturnya.

Reporter: Syafril Amir

Editor: Nandra F Piliang