5 Tahun Pembebasan Lahan Tak Direspon Chevron
Ketua DPH LAMR, Al Azhar (6 dari kanan) Zulfikar (7 dari kiri) Sekre DPD Partai Nasdem Rohul, H Edi Sutrisno (3 dari kanan) foto bersama Ketua dan Pengurus LKA Desa Bonai dilahan yang diusulkan dibebaskan (Foto: RMC/Agus)
BONAI DARUSSALAM (RIAUMANDIRI.co) - Warga Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), tengah berjuang dan menggantungkan harapan kepada Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dan DPRD setempat, untuk membebaskan lahan dari PT Chevron seluas 2 hektare.
Lahan seluas 2 hektare ini minta dibebaskan untuk dibangun Gedung Sekolah SMA, SMP dan gedung Lembaga Kerapatan Adat (LKA). Soalnya, sebagian besar generasi muda Desa Bonai, tidak dapat melanjutkan sekolah ketingkat SMA karena sekolah SMA di daerah ini belum ada.
Hal itu terungkap dalam kunjungan Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Al Azhar, dan Anggota DPRD Rohul dari Fraksi Nasdem H. Sutrisno, saat meninjau lokasi lahan tempat pembangunan gedung sekolah dan kantor LKA Desa Bonai Sabtu (29/4) akhir pekan lalu bersama Kepala Desa, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan ratusan masyarakat Desa Bonai.
“Sejak Chevron menggantikan Caltex, perhatian untuk Desa ini kurang. Jangankan CSR, usulan pembebasan lahan ini saja sudah hampir lima tahun disampaikan, baik secara lisan maupun surat tidak direspon. Justru itu, kami menaruh harapan kepada LAMR dan DPRD Rohul, agar ikut berjuang bersama kami membebaskan lahan ini,” ujar Kepala Desa Bonai Sabri, Ahad (30/4).
Di tempat yang sama, Ketua DPH LAMR, Al Azhar, menyanyangkan sikap manajemen PT Cevron yang belum menanggapi aspirasi masyarakat Desa Bonai, soal pembebasan lahan. Menurutnya, PT Chevron agar dapat menghargai niat baik masyarakat karena lahan yang diusulkan diperuntukan untuk peningkatan pendidikan di Desa Bonai. Selain itu, lahan yang diusulkan yang berada di GS juga tidak dipakai lagi.
“Sangat disayangkan ya. Ternyata sudah lima tahun masyarakat Desa Bonai mengusulkan pembebasan lahan ini, tapi oleh manajemen PT Chevron belum menanggapinya. Masyarakat di sini (Desa Bonai) memang baik-baik dan ingin prosedural. Dan pihak Chevron harus menghargai orang-orang baik sebelum orang baik itu menjadi tak baik,” tegas Al Azhar.
Diakui Al Azhar, aset negara yang dititipkan di Chevron dan ada yang diperuntukan untuk pendidikan secara tidak prosedural. Dan sekolah yang tidak prosedural menurutnya akan menghambat sekolah untuk memiliki status sekolah negeri.
“Nah, kita menginginkan pembangunan sekolah di Desa Bonai ini harus prosedural dengan rencana menetapkannya sebagai kawasan lembaga Adat berbasis pendidikan. Nah,untuk pembangunanan gedungnya tentu menunggu pembebasan lahan dari Chevron,” terangnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Rohul, dari Fraksi Nasdem, H. Edi Sutrisno, didampingi Zulfikar, selaku Sekretaris DPD Fraksi Nasdem Rohul yang turut serta meninjau lokasi pembangunan gedung adat dan sekolah SMA dan SMP Desa Bonai saat itu memberikan dukungan penuh kepada masyarakat dan meminta Pemerintah Desa segera menyurati DPRD Rohul.
Menurutnya, rencana pembangunan kawasan pendidikan di Desa Bonai harus dilakukan dan didukung penuh karena tujuannya sangat menyentuh kepada masyarakat untuk pengembangan potensi siswa agar menjadi manusia yang berilmu, kreatif, mandiri, serta memiliki keterampilan untuk hidup mandiri dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut.
“Aspirasi masyarakat Desa Bonai ini kita tampung, selanjutnya akan kita sampaikan kepada Fraksi Partai Nasdem, untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan DPRD Rohul agar pembangunan kawasan pendidikan Desa Bonai ini diusulkan pada kegiatan APBD 2018 mendatang. Bila kendalanya terhambat pembebasan lahan, kita akan panggil PT Chevron untuk dimintai keterangannya,” tegas H. Edi Sutrisno.
Reporter: Agustian
Editor: Nandra F Piliang
Berita Terkait
