Rudi-Amsakar Persilakan Masyarakat Nilai Setahun Kepemimpinan

Rudi-Amsakar Persilakan Masyarakat Nilai Setahun Kepemimpinan
Batam (riaumandiri.co) - Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad mempersilakan masyarakat menilai capaian satu tahun kepemimpinan mereka sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, 14 Maret 2016-2017."Biar Anda-anda yang menilai. 
 
Kalau yang saya ngomong, jadi ria (sombong, congkak)," kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam, Kepulauan Riau.
Masyarakat diminta menilai sendiri, berbagai capaian yang telah diraih dengan menggunakan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan visi dan misi Rudi dan Amsakar saat kampanye pilkada.
 
Meski begitu, Rudi mengklaim pemerintahannya sudah mulai mengerjakan berbagai perencanaan yang tertuang dalam RPJMD. "Indikatornya arus jalan tidak macet lagi, itu sudah kami mulai, masalah banjir juga sudah kami mulai (tangani), masalah sampah sudah mulai juga. Meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah sudah mulai, penataan kota sudah mulai, 'good government' sudah mulai," kata Rudi.
 
Untuk menangani masalah kemacetan arus lalu lintas darat, pemerintah kota sudah memulai pelebaran jalan di beberapa ruas jalan, mulai dari kawasan bisnis dan perdagangan Jodoh dan Nagoya, hingga kawasan perkantoran Batam Center.
 
Masalah banjir, Pemkot melakukan pengerukan tanah yang mengendap di beberapa kali, tertutama yang kerap meluap. 
Lalu, masalah sampah, sesuai dengan isi kampanyenya, Pemkot Batam melimpahkan urusan limbah kepada Kecamatan, yang dianggap lebih mengetahui kondisi masyarakat.
 
Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Amsakar Achmad juga enggan mengomentari kesuksesan yang telah dicapai pemerintahannya. "Biar masyarakat saja melihat yang kami kerjakan. Kami memahami Rudi-Amsakar adalah mereka yang dipercaya masyarakat untuk duduk sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Saatnya kami membalas budi," kata dia.
 
Ia menegaskan komitmennya untuk mewujudkan berbagai program yang telah dijanjikan dalam kampanye dan debat kandidat saat Pilkada. 
 
Sejumlah komitmen itu antara lain menggesa pembangunan infrastruktur, penyaluran dana Rp1 miliar per kelurahan dan mendekatkan pelayanan publik. "Program 1 kelurahan Rp1 miliar sudah berjalan. Itu bukan program kosong," kata Amsakar.
 
Dan untuk mendekatkan pelayanan publik, Pemkot telah menurunkan berbagai urusan dokumen dari Dinas ke Kecamatan, antara lain surat kelakuan baik, surat keterangan domisili dan kartu kuning untuk pencari kerja.