Kembangkan Pariwisata Rupat

Bengkalis Usulkan Program di APBD Riau dan APBN

Bengkalis Usulkan Program di APBD Riau dan APBN
BENGKALIS (RIAUMANDIRI.co) - Untuk kesekian kalinya, Pemkab Bengkalis melalui Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) kembali mengusulkan bantuan dana melalui APBD Provinsi Riau dan APBN untuk pengembangan potensi pariwisata bahari di Pulau Rupat.
 
Usulan yang tertuang dalam program pengembangan pariwisata Pulau Rupat itu kembali diajukan pada saat Rapat Koordinasi Tekhnis (Rakornis) Pariwisata se-provinsi Riau yang berlangsung di Kecamatan Rupat Utara, Senin (6/3 dan Selasa (7/3) malam. 
 
Rakornis dibuka Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, dihadiri stakeholder sktor pariwisata dari 12 kabupaten dan kota di Riau.
 
Kepala Disbudparpora Kabupaten Bengkalis Eduar ktika dikonfirmasi, Rabu (8/3) membenarkan Pemkab Bengkalis kembali mengharapakan partisipasi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam pengembangan potensi pariwisata di Pulau Rupat. 
 
Usulan itu tertuang dalam program kerja menyangkut peningkatan sarana pendukung yang dibutuhkan di kawasan wisata bahari terutama di pantai tanjung lapin desa Tanjung Punak dan Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara.
 
"Pada Rakornis Pariwisata se-Riau kita kembali mengajukan dana untuk menunjang program pengembangan wisata bahari di Pulau Rupat khususnya di kecamatan Rupat Utara. Hal itu sudah kita sampaikan kepada piuhak Pemprov, termasuk proposal yang ditujukan kepada Menteri Pariwisata guna menggaet dana APBN,” terang Eduar.
 
Usulan yang disampaikan lanjut Eduar, berupa sarana penunjang, seperti listrik, air bersih hingga keberadaan kamar mandi umum atau toilet dan penambahan gaezebo di pantai Tanjung Lapin dan Teluk Rhu. 
 
Untuk infrastruktur vital berupa jalan, pelabuhan ataupun sejenis dermaga adalah tanggungjawab SOPD lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perhubungan.
 
"Kita hanya mengusulkan sebatas kebutuhan untuk menunjang objek wisata yang ada, sedangkan untuk jalan dan pelabuhan kewenangannya bukan di SOPD kita. Harapannya, Pemprov Riau atau pemerintah  pusat mengabulkan usulan yang kita sampaikan dan terakomodir pada APBD Riau tahun 2018,” tutup Eduar. (adv/humas)