Pekanbaru (HR)-Bupati Kampar, H Jefry Noer, yang memaparkan tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung pertumbuhan pengentasan kemiskinan dan penataan ekonomi Provinsi Riau, mengatakan, Riau mampu meningkatkan ekonominya jika Pemerintah Provinsi Riau serius. Jika tidak, jangan harap Riau mampu meningkatkan ekonomi masyarakatnya.
 "Provinsi Riau sangat kaya akan Sumber Daya Alam yang mampu kita kembangkan, bahkan Sumber Daya Manusia yang mampu kita tingkatkan, dengan cara Pemerintah Provinsi serius mendukung program peningkatan ekonomi di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pengentasan kemiskin" ujar Jefry.
Hal tersebut diucapkannya saat menjadi narasumber pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2014 dengan tema, "Refleksi Pembangunan Ekonomi Provinsi Riau Serta Tantangan dan Peluang di Tahun 2015" di gedung lantai III Bank Indonesia, Pekanbaru, Rabu (10/12).
Belum seriusnya Pemerintah Provinsi dalam menfokuskan untuk mendukung pemerintah kabupaten/kota di seluruh sektor, mengakibat terpuruknya ekonomi Riau, serta semakin menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga berimbas kepada kemiskinan di mana-mana.
"Sebenarnya tingkat ekonomi masyarakat di Provinsi Riau bisa sejahtera, apabila Pemprov fokus memuarakan anggarannya untuk kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, namun saat ini saya menilai belum maksimal," ucap Jefry.
Selain itu, dukungan dalam perbankan juga harus dilakukan melalui dana atau anggaran KKPEnya. "Saat ini banyak sekali KKPE yang tidak tersalurkan dengan semestinya kepada masyarakat, ataupun salah disalurkan, karena jika aturannya harus 2 tahun dulu berusaha baru dibantu, bukan membantu masyarakat miskin, tapi membantu masyarakat yang sudah mampu," tutur Jefry.
Jefry juga menjelaskan bahwa Kampar saat ini lagi membangun melalui 5 pilar pembangunan yang dikerucutkan menjadi 3 zero, kemiskinan, pengangguran, dan rumah-rumah kumuh. "Diawali dengan pendataan masyarakat miskin di seluruh kecamatan dan desa, setelah didata kemudian masyarakat tersebut kita berikan pembekalan pelatihan baik pertanian, perikanan, peternakan, sedangkan untuk ibu-ibu dilatih jahit menjahit agar mereka mempunyai skill atau keahlian di bidang masing," kata Jerfy.
Dikatakannya, tolak ukur kemiskinan bagi Pemerintah Kabupaten Kampar adalah penghasilan Rp1,3 juta punyak anak 2 orang, maka di anggap miskin, penghasilan Rp1,5 juta punya anak lebih dari 2 juga masih dianggap miskin, hal ini karena mereka hanya bisa makan saja dan tidak bisa menyimpan.
Kemudian, setelah masyarakat tersebut diberikan ilmu, mereka diberikan pinjaman dana bergulir agar mereka bisa berusaha dengan rincian, untuk tanaman cabai merah atau bawang merah diberikan pinjaman Rp30 juta, untuk perikanan sebesar Rp60 juta dan ternak sapi sebesar Rp100 juta.
"Jika mereka betul-betul mengikuti aturan yang dipelajari di tempat pelatihan yang diberi nama pelatihan terpadu P4S Swamitra maka mereka akan mempunyai penghasilan 5 sampai 6 juta rupiah per bulannya," tutur Jefry.(adv/humas)