JAKARTA (HR)-Perbedaan sikap di internal Koalisi Merah Putih (KMP) membawa soliditas dan kekompakan mereka di ujung tanduk. Perpecahan di internal KMP hanya tinggal menunggu waktu.

"Karena tidak ada ikatan yang solid," kata politikus Partai Golkar, M. Misbakhun dalam diskusi 'Mungkinkah Perppu Ditolak DPR?' di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (11/12).
Misbakhun mengatakan tidak ada ikatan ideologis antara partai-partai di KMP. Keputusan KMP untuk menjadi penyeimbang kekuasaan juga menjadi am-bigu bila dikaitkan dengan sistem presidensil di Indonesia. "Oposisi tidak dikenal dalam presidensil," ujarnya.
Misbakhun mengakui keputusan Musyawarah Nasional IX Golkar di Bali yang merekomendasikan penolakan terhadap Perppu Pilkada bakal memberi keuntungan kepada Golkar. Sebab Golkar memiliki suara yang signifikan di berbagai DPRD.
Apalagi KMP juga telah sepakat partai yang memiliki suara terbesar di suatu daerah akan diusung menjadi kepala daerah. "Wajar kalau kondisi seperti itu peserta munas ingin rekomendasi pilkada DPRD," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa pilkada langsung yang diatur dalam Perppu akan menciptakan kontestasi di internal KMP. Partai yang memiliki suara terbanyak di pemilu legislatif 2014 berpeluang mengedepankan egonya untuk mengusung calon kepala daerah sendiri.
"Kalau pilkada langsung KMP bubar. Apa Golkar mau berbagai sebagai partai dominan?," ujar Desmond.
Selama ini, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto selalu mengalah dalam pengambilan-pengambilan keputusan politik di KMP. Gerindra misalnya selalu mengalah kepada PAN dan Golkar dalam pembagian pimpinan DPR, MPR, dan alat kelengkapan dewan.
Ketua DPR misalnya diberikan kepada Golkar. Sedangkan Ketua MPR diberikan kepada PAN. Hal itu, dilakukan Prabowo untuk menyenangkan partai-partai KMP. "KMP mimpinya sudah lain-lain," ujarnya.
Desmond kembali mengulang semangat pembentukan KMP. Menurutnya KMP dibentuk untuk konsisten mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau pun pada akhirnya ada partai di KMP yang membelot mendukung kekuasaan, Gerindra pasrah.
"Kalau ke depan Golkar ke pemerintah, kita tetap memilih berbeda," katanya.
Pada bagian lain, Desmond juga menilai Perppu Pilkada yang dikeluarkan rezim SBY telah merusak sistem tata negara. Sebab menurutnya Perppu itu dikeluarkan begitu perwakilan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah menyetujui Undang-Undang Pilkada yang mengatur pilkada melalui DPRD.  "10 tahun pemerintahan SBY memberi pembelajaran sistem ketatanegaraan yang buruk," ujarnya.
Desmond menilai Perppu Pilkada yang dikeluarkan SBY seperti lelucon. Sebab tidak ada urgensi mendesak yang mengharuskan SBY mengeluarkan Perppu. "SBY tidak bisa dikategorikan sebagai negarawan," katanya.(rep/dar)