SIAK (RIAUMANDIRI.co) - Meski APBD Kabupaten Siak Tahun 2017 sudah disahkan oleh DPRD Siak bulan Desember 2016 lalu, namun sampai saat ini APBD Kabupaten Siak itu belum juga bisa di gunakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

Hal tersebut membuat sejumlah pejabat dan pedagang di Kota Siak menjadi galau. Selain membuat  ASN dan pejabat menjadi galau, ekonomi di Kota Siak juga terganggu.

Hal tersebut  diakui oleh Kak Jum,(45) pedagang  klontong di Kota Siak. Menurutnya, dirinya menjual lontong di Kota  Siak ini sudah cukup lama sekali, yaitu belum lagi  Siak menjadi kabupaten, dirinya sudah menjual lontong,tahun 2017 ini sangat sulit sekali.

Dia mengaku, waktu zaman krisis moneter, tidak separah macam gini. Biasanya kami berjualan di setiap hari bisa habis, tapi sekarang, meski hanya dibuat sedikit, itu pun sangat sulit mau habis dijual.

Menurutnya, bahwa saat ini pegawai saja jarang sekali beli sarapan, tidak seperti biasanya. Dari kabar yang kami dapat, bahwa pegawai saat ini belum gaji gajian juga. “Kalau pegawai tidak ada duit, macam mana kami ini bisa berduit, tidak ada yang membeli,” ujarnya.

Sementara itu Sekdakab TS Hamzah saat ditanya wartawan mengaku, saat ini para ASN belum terima gaji. Ini bukan kesalahan Pemkab Siak, tapi kesalahan Pemerintah Pusat. Pasalnya, sampai saat ini dana APBD Kabupaten Siak belum juga ditransfer oleh pusat ke kas daerah.

Maka sebab itu, membuat sejumlah kegiatan yang ada di dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak menjadi vakum.

"Cost (biaya, red) dinas saat ini semuanya kosong. Jadi kalau tidak ada anggaran, bagaimana mau bekerja," aku Sekda.

Terpisah, Kadis Pendidikan Kadri Yafis mengaku, dinasnya belum bisa melakukan kegiatan. Pasalnya, belum jelas gambaran keuangannya.

"Ada kegiatan, kalau tidak ada anggaran, kita tidak berani membuat kegiatan, utang dari pihak ketiga saja tahun 2016 lalu belum bisa dibayarkan, karena tidak ada dana,” kata Kadri.