Tiga dari Empat TTI di Riau Didirikan di Siak

Sabtu, 04 Maret 2017 - 07:55 WIB

Bupati H Syamsuar pada acara peresmian Toko Tani Indonesia, Jumat (3/3).

PERAWANG (RIAUMANDIRI.co) - Upaya Pemerintah Kabupaten Siak menjadikan Siak sebagai daerah swasembada pangan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. Selain bantuan berupa bibit dan herbisida digulirkan ke petani, kini Pemerintah Pusat membangun tiga Toko Tani Indonesia (TTI) di wilayah Kabupaten Siak.

Bupati Siak H. Syamsuar pada launching TTI di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Perawang, Jumat (3/3) menjelaskan, TTI yang kini diresmikan dibangun menggunakan dana APBN tahun angaran 2014. Dari 4 TTI yang dibangun di Riau, tiga di antaranya dibangun di wilayah Siak. Menurut Syamsuar, hal itu merupakan bentuk dukungan Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten Siak yang kini konsisten meningkatkan swasembada pangan.

"Dari empat Toko Tani Indonesia yang didirikan di Riau melalui dana APBN tahun 2017 ini, tiga di antaranya di Kabupaten Siak. Ini merupakan kepercayaan dan dukungan dari Pemerintah Pusat atas upaya yang telah kita lakukan selama ini," kata Syamsuar.

Hadir pada acara tersebut, Kadis Ketahanan Pangan Riau, H Darmansyah, Ketua TP PKK Siak, Hj Misnarni , Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Siak, H Sarial, Kadis Pertanian dan holtikultura, Hj Rubiati, Camat Tualang, Zalik Effendi, Kepala Kelurahan Perawang, Yudha Rajasa dan undangan launnya.

Bupati Syamsuar berharap dengan dilaunchingnya TTI ini bisa mendongkrak semangat masyarakat petani di Siak, untuk menggeluti usaha pertanian.

"Ketahanan pangan menurut ilmu kemiliteran merupakan hal yang mesti dijaga dan dipertahankan, jika ada masalah harus diatasi sedini mungkin, karena jika tidak akan bisa merusak ketahanan negara. Makanya jangan heran jika TNI turut bertani," kata Bupati.

Sementara itu, Sahrial menysmpaikan, TTI tersebut berdiri atas suport dari Pemprov Riau dengan anggaran dari APBN. "TTI ini bentuk ril kerja sama antara kempok tani dengan pedagang yang dibantu oleh pohak pemerintah. Oleh karenanya baik pedagang maupun petani tidak dibenarkan mengambil untung banyak karena mendapat bantuan modal dari pemerintah.

Lagi pula pedagang hanya bolen menjual beras 20 kilogram per KK-nya tidak boleh lebih dengan harga Rp9.000 perkilogramnya. Mohon pihak kelurahan dan kecamatan memantau ini," harap Sahrial.(adv/infotorial )