PEKANBARU (riaumandiri.co)-Secara garis besar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau, menilai, tata kelola yang ada di Badan Usaha Milik Daerah Riau, belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menimbulkan celah perusahaan plat merah itu digunakan untuk kepentingan sendiri.

Penilaian itu dilontarkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, Dikdik Sadikin, Selasa (28/2), usai pertemuan dengan Gubernur Riau.
Dikatakan, sampai saat ini pihaknya masih melaksanakan audit terhadap tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau. Yakni, PT Riau Air, PT Riau Investment Corporation dan PT Riau Petroleum. Dari hasil audit tersebut, nanti pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Pemprov Riau.

Menurut Dikdik, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki pada BUMD Riau. Khususnya terkait penyertaan modal untuk BUMD, yang dananya bersumber dari pemerintah. Perbaikan itu dinilai perlu sehingga nantinya BUMD Riau benar-benar bisa memberikan sumbangan bagi pendapat daerah.

"Penyertaan modal dari pemerintah ini harus ada pengawasan. Memang ada beberapa BUMD yang kami tangani, agar bisa lebih baik. Yang sedang kami dalami ini ada tiga BUMD, agar jangan sampai ada permasalahan baru," ungkapnya.

Sejauh ini, permasalahan yang ada pada perusahan plat merah milih Pemprov Riau ini terletak pada tata kelola. Hal itu yang membuat roda perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik.

"Secara umum masalah sistem dan tata kelola yang kurang baik. Umumnya akan mengakibatkan ada celah-celah bagi pihak-pihak yang kurang baik, itikad itu terhadap sesuatu. Tapi juga yang beritikad baik itu juga tidak tahu bagaimana yang benarnya, karena tidak tahu mana yang benarnya," ungkapnya.

"Makanya ini kita pilah-pilah mana yang kurang bagus. Tidak tahu arah dan menyimpang dari aturan. Mana yang tidak merugikan keuangan daerah, ada juga yang memanfaatkan celah-celah itu untuk kepentingan diri sendiri," tegasnya.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, mengatakan, selama ini tindakan yang dilakukan terhadap BUMD Riau baru bersifat audit kinerja, belum audit investigasi.

"Seperti PT RAL, RIC, dan Riau Petrolium, selama ini auditnya baru audit kinerja. Dan sekarang ini auditnya harus investigasi, jadi kita tunggu hasilnya dari BPKP," kata Masperi.

Terpisah, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, BUMD seharusnya berfungsi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan  sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja.

"BUMD saat ini dalam audit BPKP, tujuan kita agar BUMD sehat, akuntabel dan bisa menghasilkan keuntungan yang akhirnya memberi pendapatan bagi daerah. Selain itu mau bekerjas ama dengan pihak ketiga, atau mau sendiri silakan melihat potensi di Riau sangat banyak di berbagai sektor tinggal BUMD nya arahnya ke mana. Kalau sudah ada, jalankan," kata Gubri.

Terkait dengan audit BPKP terhadap tiga BUMD yang bermasalah. Gubri mengatakan, audit tersebut sangat diperlukan bagi Pemprov Riau sebagai pemilik saham tunggal. Hasil audit dari BPKP akan menjadi keputusan final bagi Pemprov.

"Kita lihat hasil rekomendasi dari BPKP dan akan ada putusan final hasil audit yang disampaikan. Kita ingin tau dengan jelas sehingga melangkah kedepan ada rekomendasi," kata Gubri.

Untuk diketahui, tiga BUMD yang diaudit BPKP Riau saat ini masih tersangkut sejumlah masalah. Seperti PT Riau Air yang sudah bertahun-tahun dililit utang. Sedangkan PT RIC tersangkut permasalahan penyertaan modal dan PT Riau Petrolium sejak didirikan sama sekali tidak ada memberikan kontribusi bagi daerah. Kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah BUMD Riau lainnya. (nur)