Gubri Buka Rakor Ketenagakerjaan se Provinsi Riau
Gubernur Riau menyerahkan cindera mata kepada Wakil Walikota Dumai saat pembukaan Rakor program ketenagakerjaan dan transmigrasi Provinsi Riau di Dumai (Foto: RMC/Parno Saili)
DUMAI (RIAUMANDIRI.co) - Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman pada Sabtu (18/2/17) kemarin secara resmi membuka acara rapat koordinasi (Rakor) sinkronisasi program ketenagakerjaaan dan ketransmigrasian tahun 2017, serta penyusunan program program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2018 se Provinsi Riau yang dipusatkan di Kota Dumai.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo SE, Forkopimda, Kadisnakertrans Provinsi Riau Rasyiddin Siregar, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, Kabiro Perencanaan Pembangunan RI, LKKMD, Kadin, Apindo, pengusaha, Kepala OPD, ratusan undangan dan 28 peserta Rakor dari 12 kabupaten/ kota se Provinsi Riau.
Pada kesempatan itu Gubri menjelaskan, seiring dengan pengembangan destinasi wisata Riau, pemerintah provinsi sengaja untuk mengadakan Rakor setiap OPD yang dilaksanakan di daerah-daerah. “Rakor ketenagakerjaan dan transmigrasi dilaksanakan di Kota Dumai, minggu depan Insya Allah Rakor kembali diadakan di daerah, yakni di Pulau Rupat untuk membahas masalah destinasi wisata. Jadi Rakor difokuskan di daerah sekaligus memberikan semangat daerah untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi,” ungkap Gubri.
Seiring pelaksanaan Rakor tersebut, Gubri berharap adanya sinergisitas antara kabupaten/ kota dengan pemerintah provinsi, sehingga apa yang diprogramkan dapat bersinergi dan bermanfaat untuk masyarakat Riau.
Pada sisi lain Andi Rachman menjelaskan soal pertumbuhan ekonomi di Riau yang dinilai belum seperti beberapa tahun sebelumnya, bahkan pertumbuhan ekonomi belum bisa diatas 5 persen. Hal ini disebabkan turbulensi ekonomi yang masih dirasakan sampai saat ini, penurunan harga sawit CPO dan juga Migas sangat mempengaruhi perekonomian di Riau.
Disebutkannya, PAD berkurang di semua daerah. Meskipun demikian pendapatan masyarakat Provinsi Riau menempati nomor satu se Sumatera atau masuk lima besar se Indonesia.
“Artinya tabungan yang ada di masyarakat itulah yang dimakan atau dibelanjakan, namun jika dilihat dari data bahwa uang tabungan yang dibelanjakan masyarakat Riau merupakan langkah yang cerdas, yaitu dimanfaatkan untuk belanja properti, karena dari data pertumbuhan perumahan Riau menempati urutan no 4 di Indonesia. Artinya masih untung tabungan yang dipakai masih dalam bentuk aset berupa properti. Baik kalau rumah, tapi kalau dibelanjakan untuk kendaraan tentu kondisinya akan kurang bagus,” ulasnya.
Disadarinnya bahwa annggaran Riau terus mengalami penurunan bahkan dari rencana Pendapatan sebesar Rp8,8 triliun yang terealisasi hanya Rp8,2 triliun atau minus Rp0.6 triliun. Untuk itu perlunya sinergitas antara provinsi dan daerah, dan kementerian dalam menyusun rencana anggaran. “Jadi kepala OPD harus dekat dengan kementrian untuk mendapatkan anggaran, kalau tidak bisa tentu menjadi catatan,” tegasnya.
Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 20 Februari 2017
Reporter: Parno Sali
Editor: Nandra F Piliang
.jpg)
Berita Terkait
