Bebas Berkeliaran, DPRD Desak Pemerintah Tindak Imigran Nakal

Kamis, 09 Februari 2017 - 21:30 WIB

Imigran Asal Afghanistan di Pekanbaru (dok. RMC)

PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Imigran gelap yang ada di Pekanbaru sering kali terlihat berkeliaran tanpa batas, hal ini dinilai perlu tindakan tegas dari pemerintah. Pasalnya, keberadaan imigran yang tinggal di sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru itu, sepertinya sudah kebablasan.

Mereka bebas berkeliaran, keluar masuk tempat hiburan, berpasang-pasangan dengan warga lokal, bahkan pernah tertanggkap mesum dengan warga lokal. "Pemerintah harus cepat tanggap, koordinasikan dengan instansi yang punya kewenangan dengan imigran gelap itu, seperti Kemenkumham, Imigrasi, atau yang lainnya untuk menindaklanjuti," kata H Herwan Nasri, Anggota Fraksi Golkar H Herwan Nasri, Kamis (9/2).

Herwan mengatakan, status imigran gelap ini tentu ada aturan dan batasan-batasannya. "Tidak bisa sebebas begitu, sekarang kita melihatnya, para imigran gelap itu sudah tidak ada aturan, mereka bebas kemana pergi. Ini menjadi keluhan masyarakat," ujarnya Herwan.

Sebab itu, sebut Herwan, akibat bebasnya para imigran ini perlu tindakan dari instansi terkait, sebelum terjadi hal-hal yang tidak baik dari masyarakat, harus diantisipasi. Herwan mengatakan, saat ini jumlah imigran gelap di Pekanbaru juga terus bertambah.

"Banyak masyarakat mengeluh, termasuk penyebaran isu ajaran sesat Syiah yang mereka bawa, ini harus cepat ditindaklanjuti, jangan dicuekin. Pemko, Pemprov maupun Pusat, tolong ditertibkan," kata Anggota Komisi I ini.

Diketahui, bahwa Pekanbaru menjadi salah satu tempat penampungan para imigran yang ditentukan pemerintah pusat. Kondisi ini sebenarnya bisa saja ditolak oleh Pemko Pekanbaru, karena daerah lain juga ada yang menolak.

"Tentu Pemko harus mementingkan masyarakatnya ketimbang orang asing, iya kan. Jangan sampai masyarakat kita pula yang rugi dari dampak keberadaan imigran ini," sebutnya lagi.

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 10 Februari 2017

Reporter: Joni Hasben

Editor: Nandra F Piliang