PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Sejak 1 Januari 2014, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai pengelola program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), terus menghasilkan kinerja yang semakin positif. Khususnya dalam hal membangun Revolusi mental melalui gotong royong guna mencapai keberhasilan program JKN-KIS.

 

Demikian diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan, hingga saat ini, jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia.Makanya, modal kinerja yang baik penting dalam menuju cakupan semesta (Universal Health Coverage/UHC) jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.

 

Tahun 2016 lalu, berbagai pencapaian telah diperoleh, seperti rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP). "Ada dua target akhir tercapai tahun 2016 lalu, yakni terdistribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) 100 persen. Dan, tercapainya jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerja sama sebanyak 88 persen dari taget yang diberikan pemerintah yaitu 70 persen," ujar Fachmi, di Rapat Kerja Nasional BPJS Kesehatan Tahun 2017, di Palembang, kemarin.

 

Hingga 13 Januari 2017, terangnya, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 172.620.269 juta jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan kurang lebih 26.337 Faskes, baik itu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dan lain) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit, Apotek, Laboratorium, dan lain) se-Indonesia.Pada 2017 ini, kata Fachmi, ada tiga fokus utama yang dijalankan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kinerja.

 

 

Pertama, keberlangsungan finansial, bagaimana menjamin keberlangsungan program JKN-KIS menuju cakupan semesta. Kedua, kepuasan peserta dilakukan dengan perbaikan sistem pelayanan online, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima
pah, dan perluasan dan peningkatan kualitas faskes. Ketiga, menuju cakupan semesta, dengan cara percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran strategis kelembagaan, baik pemerintah maupun non pemerintah, dengan menggerakkan partisipasi dan peran serta masyarakat.

 

Sementara Menteri Pemberdayaan Kemanusiaan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, mengatakan, kesinambungan program JKN-KIS harus dapat tetap terjaga.Untuk itu, diperlukan langkah sistematis dan menyeluruh untuk mempertahankan JKN-KIS melalui penguatan regulasi, agar program ini dapat terus berlangsung, dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat."Kesinambungan Program JKN-KIS juga membutuhkan partisipasi dan peran serta seluruh para pemangku kepentingan, termasuk peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.