Libatkan TNI, Pemko Perlu Contoh Kota Payakumbuh Tangani Gepeng

Kamis, 26 Januari 2017 - 00:25 WIB

H Marlis Kasim, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru

PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Pekanbaru, seperti keberadaan gelandangan dan pengemis (Gepeng) dinilai masih kurang maksimal.

Pemko beralasan kondisi ini disebakan karena minimnya anggaran. Untuk tahun 2017 ini saja, anggaran shelter hanya Rp 400 juta.

Dikhawatirkan, jumlah anggaran ini untuk penampungan rumah shelter dan biaya operasionalnya, selama setahun tidak mencukupi.

Bahkan nasibnya bisa saja sama dengan tahun 2016 lalu, sejak Bulan Agustus, shelter stop beroperasi. Penyebabnya karena krisis keuangan, sama dengan kondisi APBD tahun 2017 ini.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Marlis Kasim meminta agar Dinas Sosial (Dinsos), perlu mencarikan solusi agar bagaimana tahun ini keberadaa Gepeng dapat dibenahi.

"Perlu solusi, agar dengan keterbatasan anggaran tersebut Gepeng tetap dapat dibenahi, kita usulkan koordinasi antara Dinsos Pemprov Riau dengan Pemko, agar bisa membantu masalah PMKS ini. Sebab, Kota Pekanbaru ini merupakan ibukota Provinsi Riau, yang notabene-nya merupakan wajah Bumi Lancang Kuning," Kata Marlis, Rabu (25/2)

Dikatakan Politisi PKB itu, masalah sosial ini tentunya perlu dipikirkan bersama, maka itu Dinsos selaku Satker yang menangani masalah ini, harus pro-aktif.

"Apalagi belakangan masalah PMKS seperti Gepeng, anak telantar, penyandang cacat, termasuk anak-anak punk marak lagi di beberapa simpang lampu merah, itu yang kita lihat," sebutnya.

Keberadaa Gepeng, kerap terlihat di sejumlah titik, seperti di bundaran SKA, simpang empat Arengka, lampu merah Jalan Diponegoro dan lampu merah depan Kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman.

"Kita tahu keberadaan mereka sudah beberapa kali ditertibkan Satpol PP dan Dinsos, namun tetap ada, karena penanganan perlu secara prosedur," ujar Marlis.

Pemko Pekanbaru diminta mencontoh daerah lain seperti Sumbar, di Kota Payakumbuh. Dalam kunjungan kerja Komisi III belum lama ini, legislator melihat bahwa pemerintah setempat membuat terobosan penanganan PMKS ini, dengan melibatkan TNI.

Mereka yang sudah ditangkap, dibina oleh TNI untuk beberapa waktu lamanya, hingga mereka mandiri.

"Mereka dibina mulai dari mental, disiplin, latihan kader hingga kemandirian. Sehingga saat gepeng ini keluar dari latihan di TNI, tidak mau lagi turun ke jalan menjadi gepeng. Mereka berswakarya dan menciptakan lapangan kerja secara kecil-kecilan. Ini perlu di tiru," imbuh Marlis.

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 26 Januari 2017

Reporter: Joni Hasben

Editor: Nandra F Piliang