BENGKALIS (HR)-Sekretaris Daerah Bengkalis Burhanudin, mengingatkan kepada SKPD yang menunggak piutang daerah segera menyelesaikan kewajibannya. Piutang daerah meliputi setoran pajak dan non pajak, serta investasi non permanen berupa dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat.
Demikian diungkapkan Sekda pada saat membuka sosialisasi layanan terpadu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Pengurusan Piutang, di lantai II kantor Bupati Bengkalis, Kamis (11/12). Sosialisasi menghadirkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lukman Efendi, Kabag Keuangan dan Kepala SKPD.
Diungkapkan Sekda, piutang daerah selalu menjadi persoalan hampir setiap pemerintah daerah, tak terkecuali di Pemkab Bengkalis. “Terkait piutang daerah ini, saya tekankan kepada setiap SKPD maupun kelompok masyarakat segera menyelesaikan tunggakan. Hal ini penting, mengingat piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada dan atau hak Pemkab Bengkalis yang dapat dinilai dengan uang,” ujar Burhanudin.
Kasus piutang memerlukan treatment yang berbeda sesuai sumber pendanaan. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku penyerah piutang dengan pihak pelayanan kekayaan negara dan lelang, terutama dalam hal pengenalan jenis dan karakteristik piutang dan penanggung hutangnya, sehingga proses pengurusan efektif, efisien, dan sesuai peraturan.
Burhanudin meminta, piutang daerah harus berkurang dari tahun ke tahun. Karena itu seluruh SKPD harus bekerja ekstra dalam melakukan penagihan dan pengelolaan piutang daerah, sehingga ada peningkatan yang signifikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun berikutnya. Penyelesaian dan penagihan piutang daerah, Pemkab Bengkalis akan menyerahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Disebutkan, dalam pengelolaan piutang daerah, tetap memperhatikan standar akuntasi pemerintah yang merupakan salah satu upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang sudah diraih.
“Kita berharap sosialisasi ini semakin meningkatkan komitmen dalam mempertahankan opini WTP yang sudah diraih,dan dapat dijadikan pemicu semangat seluruh aparatur di daerah ini lebih bersemangat dalam melakukan pengelolaan piutang daerah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.  man