JAKARTA (HR)- Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera melakukan audit gudang-gudang beras di seluruh Indonesia, dan jika ditemukan gudang beras yang terbukti melakukan penimbunan maka pemerintah tidak akan segan untuk menjatuhkan sanksi berat.

"Kami akan bekerja sama dengan PT Sucofindo untuk melakukan audit, mulai dari isi gudang, jalur distribusi, dan siapa pemiliknya," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, di Jakarta, Jumat (20/2).
Srie mengatakan, saagt ini jumlah gudang yang terdata di Kementerian Perdagangan kurang lebih sebanyak 14.000 unit, namun, untuk audit tersebut diperkirakan akan melebihi jumlah itu dikarenakan data yang dimiliki merupakan data indikatif.
"Bisa lebih, (dari 14.000 gudang) karena yang terdata di kita indikatif, bisa saja lebih dari itu. Pasti, untuk seluruh gudang di Indonesia," kata Srie.
Srie mengatakan, audit tersebut akan segera dilakukan minggu depan, pada Jumat (20/2) kemarin melakukan pembahasan detail dengan PT Sucofindo terkait dengan audit untuk gudang-gudang tersebut.
Menurut Srie, temuan Kementerian Perdagangan adanya gudang beras yang melakukan penimbunan beberapa waktu lalu masih belum diberikan sanksi karena pihaknya masih ingin memberikan shock therapy bagi pemilik gudang nakal.
"Ke depan, jika masih melakukan akan kita tindak. Sanksinya, bukan hanya dicabut izinnya, akan tetapi juga kena pidana. Ada aturan, satu izin usahanya dicabut, mereka kena kurungan lima tahun dan denda Rp50 miliar, kalau yang nyata-nyata menimbun," kata Srie.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan menemukan salah satu gudang yang menyimpan beras Bulog, dan dioplos dengan beras lainnya, kemudian didistribusikan ke luar Jakarta. Hal tersebut ditengarai menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat terus melambung mencapai 30 persen.
Kementerian Perdagangan berencana memberantas mafia beras yang menyebabkan naiknya harga kebutuhan tersebut meskipun pada Desember 2014 hingga Januari 2015, Perum Bulog sudah melakukan operasi pasar dan menggelontorkan kurang lebih sebanyak 75.000 ton beras.
Skema operasi pasar yang dilakukan Bulog tersebut, dinilai tidak mampu meredam kenaikan harga beras, dan pada akhirnya penyaluran dilakukan oleh satgas Bulog ke 12 pasar rakyat dan 50 titik permukiman di Jabodetabek.(ant/ara)