RENGAT(riaumandiri.co)-DPRD Kabupaten Indragiri Hulu  terus menggesa pembahasan RAPBD tahun 2017 lalu sebesar Rp 1,4 T pasca penyampaian oleh Bupati Inhu akhir Desember 2016 lalu.

Setidaknya ditarget pada pekan mendatang RAPBD Inhu tahun 2017 sudah dapat disahkan melalui paripurna.
Sementara, untuk keseriusan pihak eksekutif mengikuti pembahasan bersama komisi terkait di DPRD, bupati Inhu melarang pejabat ke luar daerah selama proses pembahasan RAPBD. Bahkan, sejak sepekan kemarin seluruh mobil dinas dititipkan dan diinapkan di halaman kantor bupati.

Wakil Ketua DPRD Inhu Adila Ansori ketika dikonfirmasi membenarkan sejak beberapa hari lalu telah dimulai pembahasan RAPBD oleh komisi bersama OPD terkait. “Sejauh ini belum ada kendala dalam pembahasan RAPBD bersama OPD terkait,” ujar Adila Ansori, Jumat (13/1).

Pembahasan RPABD tahun 2017 bisa saja dibahas hingga malam hari. Hal ini tentunya melalui kesepakatan bersama antara komisi dan OPD. Namun ketika pembahasan itu tidak terlalu alot, bisa saja pembahasan pada siang hari tetapi pembahasan tetap dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu.

Sesuai target waktu pembahasan hingga pelaksanaan paripurna dilaksanakan Kamis (19/1) mendatang. “Makanya pada pelaksanaan pembahasan, hendaknya masing-masing OPD melengkapi RKA dan memahami tugas dan fungisnya,” harapnya.

Sementara itu, Sekda Inhu Ir H Hendrizal Msi mengaku sudah menguntruksikan masing-masing OPD dapat mengikuti secara serius pembahasan RAPBD bersama anggota DPRD Inhu. “Tidak ada alasan bagi OPD tidak hadir saat pembahasan RAPBD,” sebutnya.

Sebagai bentuk mendukung pelaksanaan pembahasan RAPBD, masing-masing Kepala OPD bersama pejabat lainnya dilarang keluar kota. Untuk membuktikan tidak keluar kota, bupati sudah memerintahkan agar mobil dinas dititipkan dan diinapkan di halaman kantor bupati.

Untuk itu sebutnya, selama pembahasan RAPBD 2017 ini dapat diikuti serius. Sehingga terget yang sudah ditetapkan oleh DPRD, dapat tercapai dan RAPBD segera disahkan melalui paripurna. “Memang RAPBD Inhu tahun 2017 mengalami penurunan sekitar 9,01 persen jika dibandingkan tahun 2016 tetapi pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 2,43 persen dari tahun 2016,” terangnya.