Jakarta (riaumandiri.co)-PDIP menolak wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi nol persen.  Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut presidential threshold penting untuk menguatkan sistem pemerintahan.

"Presidential threshold bagi kami sangat penting. Karena penguatan sistem presidensial akan terjadi apabila presiden juga didukung selain oleh suara rakyat juga didukung oleh kekuatan signifikan dari parlemen," kata Hasto usai menghadiri "Canda dan Ngopi" relawan Basuki-Djarot di Bebek Jumbo, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (14/1).

Hasto mengatakan PDIP mendukung ambang batas presidential threshold sebesar 20 persen. Dengan angka tersebut presiden setidaknya sudah mengantongi dukungan dari gabungan atau koalisi partai pengusungnya di parlemen untuk menjalankan pemerintahannya.

"Syarat minimum 20 persen itu diperlukan. Sehingga presiden mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya dari parlemen untuk mampu memastikan pemerintahannya berjalan efektif," jelas dia.

Dia juga memberikan gambaran tentang bagaimana pengalaman di masa awal pemerintahan Presiden Jokowi. Konsolidasi politik terhambat saat dukungan tidak mencapai 50 persen plus satu.

"Jadi pengalaman pak Jokowi kemarin, kita bisa melihat ketika dukungan tidak mencapai 50 persen plus satu, konsolidasi kan terhambat. Tidak menjalankan program-program pro rakyat. Setelah parpol seperti PAN ,PPP juga Golkar (bergabung dengan koalisi), baru menunjukkan efektivitas pemerintahan itu, " ujar Hasto.

Oleh karena itu Hasto menyebut ambang batas tersebut sangat penting. Dengan alasan tersebut Hasto menampik jika Presidential Threshold dianggap tidak konstitusional.

"Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa presidential threshold itu tidak konstitusional, itu tidak benar. Kami katakan presidential threshold itu diperlukan untuk memastikan efektivitas (kerja) presiden dari parlemen," terang dia. (dtc)