Pekanbaru (RIAUMANDIRI.co) - Pemerintah Provinsi Riau, untuk tahun 2017 ini, akan melakukan rasionalisasi terhadap tenaga harian lepas (THL) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, banyak THL yang ada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlalu banyak.  Untuk itu perlu dilakukan rasionalisasi, karena anggaran untuk membayar THL tidak ada, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi.

"Yah memang aturannya seperti itu, kita terhukum juga pada PP 848 tidak boleh mengangkat tenaga honorer. Itu harus dipahami, tenaga harian lepas itu tidak ada. Kalaupun ada itu hanya kegiatan tahunan di masing-masing SKPD," ujar Sekda, Jumat (13/1).

Disinggung mengenai tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemprov Riau, Sekda mengatakan, belum ada wacana rasionalisasi. Karena honorer merupakan tenaga yang di SK kan oleh Gubernur."Honor kan ber-SK, kalau THL-kan tidak. Honor ada disebutkan di PP," jelas Sekda.

Sementara itu, untuk SK 100 honorer yang sudah dinyatakan lulus ujian pada tahun 2014 yang lalu, dan belum menerima SK pengangkatan sebagai PNS. Sekda mengatakan ia masih mempelajarinya, karena aspek-aspek penting yang harus dijalani.

"Ini kan menyangkut nasib orang juga, keabsahan legalitas juga, yang itu perlu penelaahan lebih dalam. Kita mengerti untuk aspek-aspek kemanusiaan, tapi harus dipahami juga ada proses dan prosedurnya," kata Sekda.

Pemprov
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, mengatakan, pihaknya masih memferivikasi jumlah THL dilingkungan Pemprov Riau. Namun untuk wacana rasionalisasi THL tergantung dari arahan dari Pimpinan.

"Belum tau berapa jumlah THL, mungkin minggu depan terdata. Tapi saya belum tau pasti apakah ada rasionalisasi, nanti pimpinan yang menentukan," kata mantan Kepala Biro Humas .