JAKARTA (riaumandiri.co)- Para mahasiswa Jabodetabek direncanakan akan menggelar Aksi Bela Rakyat 121, pada 12 Januari 2017 di depan Istana Merdeka, Jakarta. Aksi itu merupakan reaksi mereka, terkait kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat, seperti kenaikan biaya mengurus STNK dan BPKB.
Tidak hanya di Jakarta, aksi serupa diperkirakan juga akan berlangsung di sejumlah daerah lain di Tanah secara serentak.

Sejauh ini, imbauan serupa juga telah dilontarkan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Bagus Tito Wibisono.

"Kami mahasiswa Jabodetabek akan menggelar aksi bela rakyat, menuntut pemerintah untuk segera bertanggung jawab dengan kebijakan yang mereka ambil," ujar Ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta Fikri Azmi, saat dimintai keterangan tentang Aksi Bela 121 oleh Antara di Jakarta, Senin kemarin.

Fikri menambahkan, banyak kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat di awal 2017, mulai dari naiknya tarif dasar listrik, biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Karena itu, Fikri mengajak seluruh mahasiswa yang ada di Jabodetabek untuk turut berpartisipasi dalam melakukan Aksi Bela Rakyat 121 menuntut kebijakan yang memberatkan masyarakat.

"Saya mengajak seluruh mahasiswa se-Jabodetabek untuk ikut dalam Aksi Bela Rakyat 121, menyuarakan tuntutan atas kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat," tambahnya.

Dalam Aksi Bela Rakyat 121 yang akan digelar pada 12 Januari mendatang, mahasiswa memiliki beberapa tuntutan. Di antaranya, menuntut pemerintah mencabut PP No 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, menolak kenaikan tarif dasar listrik golongan 900 VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif dasar listrik golongan 900 VA. Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah menjamin terpenuhnya kebutuhan BBM bersubsidi di seluruh SPBU.

"Jika nantinya niat baik mahasiswa untuk menemui pemerintahan Jokowi-JK tidak digubris dan tidak ditanggapi dengan baik, maka kita betul-betul sangat yakin kalau rezim ini sedang sakit dan kita tidak akan segan untuk melakukan reformasi jilid II," tutupnya.

Rencananya beberapa perguruan tinggi di Jabodetabek akan ikut serta dalam aksi tersebut, antara lain Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), serta STT PLN Jakarta.

Kalbar
Gerakan serupa juga dikabarkan akan dilakukan mahasiswa di Kalimantan Barat. Sama dengan mahasiswa di Jabodetabek. Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap meresahkan rakyat.

“Di Pontianak tempatnya belum tahu, akan kami pusatkan di mana. Masih dalam tahap koordinasi dengan BEM lainnya,” ujar Presiden BEM REMA Institut Keguruan dan Ilmu Politik (IKIP) Pontianak, Muhammad Suriansyah, kepada Rakyat Kalbar, Senin kemarin.

Dikatakan, aksi itu tidak hanya dilakukan mahasiswa Kalbar, tetapi juga BEM seluruh Indonesia. Unjuk rasa itu merupakan wujud keresahan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga berbagai barang dalam beberapa waktu terakhir. Mulai harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik hingga kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor.

Seruan Aksi
Tidak hanya itu, seruan serupa juga dilontarkan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Bagus Tito Wibisono.

Dalam keterangan tertulisnya kepada mahasiswanews.com, Minggu (8/1), aksi tersebut akan digelar serentak oleh seluruh mahasiswa di Indonesia.

Hal tersebut dipicu oleh seluruh kebijakan pada awal tahun 2017 Pemerintahan Jokowi-JK yang tidak pro rakyat. Mereka menganggap kebijakan tersebut memperpanjang kesengsaraan rakyat.

Pihaknya mencatat sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat pada awal 2017. Di antaranya pencabutan subsidi BBM, kenaikan tarif daftar listrik, dan pencabutan subsidi kesehatan.

Menurutnya, sederetan kebijakan pemerintah tersebut memperpanjang kesengsaraan rakyat. Belum lagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak. TKA itu datang dengan menyalahgunakan bebas visa untuk bekerja di Indonesia pada akhir tahun 2016.

Karena itu, pihaknya mengimbau seluruh mahasiswa di Tanah Air bersama-sama turun ke jalan menyuarakan tuntutan itu.

Di Solo Ricuh

Sebelumnya, aksi dengan tuntutan serupa telah terlebih dahulu dilakukan ratusan mahasiswa dalam aksi yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (9/1) kemarin. Mereka menolak kenaikan harga BBM, pencabutan tarif dasar listrik (TDL) dan pajak kendaraan.

Mereka menggelar aksi dengan terus berusaha memblokade Jalan Slamet Riyadi, Solo. Upaya blokade jalan baru berhasil dilakukan di depan balai kota. Mereka sempat ribut dengan polisi yang berusaha memadamkan kobaran api dari ban bekas yang dibakar.

Mahasiswa menilai, selain tidak populis, kebijakan pemerintah tersebut dinilai tidak tepat diberlakukan di saat perekonomian lesu sehingga semakin menambah beban rakyat. Selain itu Pemerintahan Jokowi - Kalla juga dinilai mengingkari janji politiknya pada saat kampanye yang berjanji akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

 Di depan Balai kota Solo, para mahasiwa berhasil memblokade Jalan Sudirman dari arah selatan, sehingga polisi menutup arus lalu-lintas dari arah selatan. Kendaraan yang sempat terjebak oleh polisi diarahkan melawan arus dengan membuka pembatas jalan.

Keributan kecil sempat terjadi ketika polisi berusaha merangsek untuk memadamkan ban yang dibakar oleh massa di depan balai kota. Mahasiswa berusaha mempertahankan kobaran api namun akhirnya berhasil dipadamkan oleh polisi. Karena terus dihalangi, di akhir aksi mahasiswa justru memutuskan menutup pintu gerbang balai kota sebagai simbol tertutupnya hati nurani Pemerintah. (bbs, dtc, mnc, ant, rol, ral, sis)

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 11 Januari 2017