Pembangunan Indonesia Kerja Nyata 71 Tahun

Ahad, 21 Agustus 2016 - 15:09 WIB

Gubri H Arsyadjuliandi Rachman menyerahkan Bendera Pusaka kepada Paskibraka saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi ke 71 Tahun 2016 di halaman Kantor Gubernur Riau (Foto: Humas)

PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Perayaan Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-71 tahun 2016 di Provinsi Riau pada tahun ini mengusung Thema “Indonesia Kerja Nyata”. Begitu banyak momentum penting yang akan dilaksanakan pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat.

Sejak Republik Indonesia ini berdiri atas kerja sama yang kokoh dari berbagai lapisan masyarakatnya. Rakyat Indonesia tanpa menyerah, terus berkerja keras, mengorbankan harta dan nyawa, sehingga Indonesia sampai ke usia 71 tahun. Tentu saja, pada hari ini, semangat yang ada pada diri pendahulu bangsa Indonesia dapat dijadikan tauladan dalampembangunan bangsa ini. Semangat pantang menyerah, persaudaraan yang kuat, menjunjung kepentingan bersama merupakan modal yang telah dimiliki bangsa Indonesia agar lebih baik lagi.

Untuk memperkokoh nilai-nilai perjuangan para pendahulu bangsa ini, pada tahun 2016 ini, bertepatan dengan HUT ke-71, pemerintah mencanangkan Kerja Nyata. Kerja nyata ini juga tertuang pada logo HUT ke-71 RI.

Menurut Kepala Bekraf, konsep Logo HUT ke-71 tahun RI sebagai bentuk kerja nyata yang berkesinambungan. Visual 71 tahun Indonesia Merdeka memiliki bentuk yang berkelanjutan dari logo 70 Tahun Indonesia merdeka.

Pada logo 71 tahun ini digambarkan dua setengah lingkaran yang mengilustrasikan bilah baling-baling yang dinamis selalu berputar mendorong pesat ke depan. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah untuk kerja nyata dalam memajukan Indonesia. Angka satu yang menembus bidang lingkaran mengarah ke kanan atas merupakan ajakan bagi seluruh lapisan masyarakat agar ber-“satu”, bahu membahu bekerja menembus segala rintangan.

Secara tampilan logo 71 Tahun Indonesia Merdeka bernuansa modern dan sederhana dalam tampilan. Hal ini menunjukan sikap pemerintah yang mengutamakan keterbacaan yang jelas/transparansi/informatif dalam seluruh kerja nyatanya. Penjelasan Kepala Bekraf ini pun menjawab sudah pertanyaan masyarakat mengenai arti logo tersebut.

pada tahun ini, HUT Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2016 merupakan momentum negara ini untuk mewujudkan Nawacita, dukungan itu harus mengalir dari seluruh rakyat untuk memerkuat perekonomian nasional.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tugas sebagai kepala daerah sangatlah berat. Presiden meminta kepala daerah bekerja keras demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjamin cukup pangan, air bersih, listrik serta akses pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat, berpedoman pada visi misi Presiden.

Tentu saja, apa yang dicita-citakan ini mengalir ke ceruk-ceruk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan semangat yang sama, Kerja Nyata, Provinsi Riau menyambut semangat ini. Melalui Gubernur Riau, H. Arsyadjuliandi Rachman, Riau mencanangkan pengembangan di segala aspek, seperti Riau GO IT, Pembangunan Pariwisata berbasiskan Kebudayaan, mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Semua ini dilakukan dengan semangat kebersamaan dalam melayani masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Riau.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman kepada awak media mengatakan, akan segera melaksanakan amanat yang disampaikan presiden Jokowi. "Pemerintah daerah harus bisa segera melanjutkan tugas berikutnya untuk memenuhi harapan masyarakat," ungkap Gubri.

"Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, kita harus bersenergi mendukung Nawacita dan melanjutkan program-program melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD," ujar Andi Rachman.

Langkah Awal

Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2005 - 2025. FKP digelar bertempat di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Senin (23/5/2016) lalu.

Bukan itu saja, guna mendukung keselarasan pembangunan nasional di daerah, Pemerintah Provinsi Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2005-2025 di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rabu (22/6/2016).

Acara itu dibuka Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman dan dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek, anggota DPR.RI Dapil Riau, Pimpinan beserta angota DPRD provinsi Riau, anggota DPD.RI asal Riau, Forum Pimpinan Komunikasi Daerah Riau, Pelaksana tugas Setdaprov Riau, tokoh masyarakat, tokoh perguruan tinggi, Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan pemprov Riau serta tamu undangan yang hadir lainya.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menjelaskan Perda nomor 9 tahun 2009 tentang RPJPD provinsi Riau tahun 2005-2025 meliputi pertama penajaman visi dan misi daerah. Kedua, penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi misi daerah. Ketiga, penajaman sasaran pokok membangunan. Keempat Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan daerah.

Kelima, membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD provinsi Riau dalam melaksanakan pembangunan daerah dan keterlibatan masyarakat dalam penyelarasan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan daerah yang merupakan salah satu perwujudan dari pendekatan perencanaan parsitifatif dalam mentukan arah dan sekala prioritas jangka panjang pembangunan daerah selama kurun waktu dua puluh tahun.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan pemrov Riau telah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Riau dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut, pertama, perlu dilakukan revisi terhadap RPJPD Riau 2005-2025 sesuai dengan sistem matika RPJPD Riau 2005-2025 pada Peraturan Mendagri (Permendagri) tahun 2010.

Kedua, perlu penyusunan strategi pembangunan yang lebih komperhensif untuk mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan. Ketiga, perlu peningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat RPJPD Riau 2005-2025 pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya keempat, diperlukan tata kelola pemerintahan khususnya kapasitas aparatur dalam menterjemahkan dan menjalankan amanat RPJPD Riau dalam setiap sektor atau bidang pembangunan. Dan yang kelima perlunya arah pembangunan kemaritiman dan energi diakomodir dalam rumusan arah kebijakan pembangunan.

"Kegiatan ini untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi Riau itu agar dapat tercapai sesuai dengan targetnya dan terwujudnya provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara tahun 2020," ujar Gubri. (adv)

Editor: Nandra F Piliang