JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, menghormati keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar yang memintanya kembali menjadi Ketua DPR. Namun, ia mengaku belum memutuskan apakah menyetujui dan bersedia menjalankan keputusan tersebut.

"Tentu ini apa yang sudah diputuskan dan apa yang dikehendaki oleh pihak para fraksi dan pimpinan, saya sangat menghormati dan saya menghargai," ujarnya, seusai makan sore dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11).

Novanto mengaku tidak tahu bahwa rapat pleno DPP Golkar yang memutuskan agar ia kembali menjabat Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin.

Menurutnya, sejauh ini belum ada pembicaraan resmi antara dia dengan pimpinan DPP Golkar terkait keputusan itu. Rencananya, pembicaraan terkait hal itu baru akan dilakukan hari ini (Rabu, 23/11).

"Tentu itu akan jadi pertimbangan-pertimbangan setelah saya akan menerima para pimpinan-pimpinan DPP Golkar yang rencananya besok pagi akan menghadap ke saya," ujar Novanto.

Mengada-ada Sementara itu, keputusan DPP Golkar tersebut, mendapat reaksi keras dari kader partai lainnya. Seperti dilontarkan mantan Wasekjen Golkar, Lalu Mara Satriawangsa, ia menilai keputusan rapat pleno mengganti Ade Komarudin dengan Setya Novanto tersebut belum sah.

Menurutnya, penggantian kader Golkar di kursi pimpinan DPR haruslah ada pertimbangan dari Dewan Pembina.

Sampai saat ini setahu saya belum ada pembicaraan antara DPP Partai Golkar dengan dewan pembina Partai Golkar terkait penggantian ketua DPR," ujarnya.

"Jadi karena belum ada pembicaraan antara DPP dan Wantim, menurut saya sampai saat ini tidak ada perubahan terkait posisi Ketua DPR, Meski sudah ada rapat pleno DPP," tambahnya.

Sebelumnya kritik juga datang dari politikus muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Dia bingung, ada apa gerangan sehingga Ade Komarudin yang baru 11 bulan menjabat Ketua DPR harus diganti.

"Apa kesalahan Akom (Ade Komarudin) sehingga harus diganti?" ujarnya mempertanyakan.

Menurut Ahmad Doli, alasan dan latar belakang Golkar mencopot Akom dari posisi Ketua DPR dan menggantinya dengan Novanto tak jelas dan terkesan mengada-ada. Apalagi tahun lalu Novanto lengser dari kursi Ketua DPR atas kesadaran sendiri karena tersangkut kasus 'Papa Minta Saham'.

Golkar, kata Ahmad Doli, tak lagi berada pada posisi sebagai kekuatan politik yang punya visi besar di dalam membangun negara. Narasi besar Golkar di dalam mewujudkan cita-cita bangsa telah dikalahkan dengan diskusi-diskusi kecil rebutan 'kursi dan proyek'.

Seperti dirilis sebelumnya, dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang diglear Senin 921/11) kemarin, memutuskan Novanto kembali menjadi Ketua DPR.

Menurut Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, keputusan itu  diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto. Setelah ribut terkait kasus itu, Setnov akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari jabatan itu. (kom/dtc/sis)