Intelijen Diminta Jaga Stabilitas Keamanan Pilkada 2017

Selasa, 22 November 2016 - 09:39 WIB

JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan arahan pada rapat kerja teknis fungsi Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta. Para intelijen diminta untuk menjaga stabilitas dalam negeri baik selama berlangsungnya Pilkada 2017 maupun proses pembangunan.

Mendagri meminta intelijen untuk membangun jaringan dan komunikasi baik dengan kepolisian maupun Badan Intelijen Negara (BIN) yang ada di pusat dan daerah.

"Pada posisi intelijen, komunikasi, koordinasi , dan jaringan sangat penting tidak hanya dalam konteks Pilkada namun juga proses membangun stabilitas secara nasional, " ujar Tjahjo Kumolo di Mabes Polri, Senin (21/11).

Dalam hal ini, kondisi yang diharapkan nantinya terciptanya stabilitas politik dalam negeri, adanya peran intelijen dalam mendorong perekonomian, terpeliharanya kemajemukan bangsa dengan baik.

Terkait dengan Pilkada 2017, Tjahjo meminta Intelkam Polri untuk meredam instabilitas yang ada serta memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah.

"Kunci dari peningkatan partisipasi masyarakat ini kuncinya ada di stabilitas , adanya tingkat koordinasi," kata Tjahjo seperti dikutip dari laman resmi Kemendagri.

Tjahjo Kumolo mengimbau untuk adanya persepsi yang sama dalam melirik dinamika ancaman terhadap bangsa seperti terorisme dan radikalisme.

Dibagian lain, Tjahjo Kumolo menyebut ada 101 daerah rawan saat Pilkada Serentak 2017 mendatang. Daerah-daerah tersebut ia minta lebih dicermati dan dipetakan.

"Sekarang ini ada 101 daerah, namun terlihat seperti fokusnya di DKI Jakarta karena DKI itu barometernya," jelas Tjahjo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11).

Lebih lanjut, ia menambahkan kesuksesan pilkada juga akan ditentukan oleh ada atau tidaknya praktik politik uang dan tekanan serta dukungan dari netralitas PNS, TNI, dan Polri.

"Saya kira tiga instansi sudah netral untuk sama-sama membangun daerah supaya masyarakat yang punya hak pilih bisa menyampaikan aspirasi dengan baik tanpa ada tekanan dan imingan uang," tegasnya.(okz/mic)