Di saat Pemerintah Provinsi Riau berjuang untuk bisa mempercepat dijalankannya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015, anggota DPRD Riau juga disibukkan dengan meminta mobil dinas untuk operasional mereka. Padahal di dalam undang-undang tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk mengadakan mobil dinas bagi anggota DPRD.

Anehnya lagi ada dari beberapa anggota DPRD Riau yang malah mengatakan, keterlaluan jika Pemprov Riau tidak membelikan mobil dinas bagi anggota DPRD Riau.

Seharusnya anggota DPRD itu sadar bahwasanya mobil dinas yang nantinya mereka pakai adalah dari uang rakyat. Lebih baik mereka merencanakan bagaiman anggota DPRD Riau ini merencanakan anggaran yang ada di Pemerintahan Provinsi Riau untuk mensejahterkan rakyat.

Permintaan pembelian mobil dinas tersebut menunjukkan bahwa para anggota dewan tidak prorakyat. Soalnya, masih banyak kebutuhan masyarakat yang perlu diakomodasi. Jika puluhan mobil itu tetap dibeli nilainya bisa mencapai miliaran rupiah, seharusnya anggota dewan bisa lebih mengerti dengan kondisi rakyatnya.

Lebih baik uang miliaran rupiah itu, diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan di seluruh kabupaten/kota yang masih minim. Seharusnya anggota dewan bisa memprioritaskan pembangunan, daripada meributkan masalah mobil dinas.

Pandangan di mata masyarakat saat ini, anggota DPRD Riau dinilai hanya mementingkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing. Mengapa harus memakai mobil dinas, haruskah mendapatkan mobil baru dari uang yang bukan didapat dari jerih payahnya sendiri. Haruskah memakai mobil yang dibeli dari uang rakyat, dan apakah tidak malu memakai mobil yang dibeli dari keringat masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang selalu muncul di masyarakat saat ini.

Lebih terhormat anggota DPRD memakai mobil pribadi untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Selain bisa bebas menggunakannya, juga tidak malu untuk berkunjung ke berbagai daerah.

Selain itu, ulah anggota DPRD pun berbagai macam, jika telah mendapatkan mobil, bukannya untuk operasional penunjang kinerja di dewan. Mobil tersebut banyak yang dipakai oleh keluarga, untuk belanja, berjalan-jalan, bahkan untuk mudik pun memakai mobil dinas.

Parahnya lagi, ketika sudah tidak menjabat lagi mobil dinas yang seharusnya dikembalikan malah dibawa kabur. Seperti yang telah terjadi beberapa minggu ini, dimana Satpol PP Riau harus bekerja keras menarik paksa mobil dinas, bahkan sampai ke pelosok dan sampai keluar provinsi mengejarnya.

Ironisnya lagi, mobil dinas yang dipakai tidak terawat, berbagai macam peralatan yang semula lengkap sudah tidak ada lagi di dalam mobil. Ada pula mobil dinas dipakai untuk mengangkut sawit, aneh memang perilaku anggota DPRD.

Kalau memang Pemerintah Provinsi Riau tidak menganggarkan pengadaan mobil bagi dewan, seharusnya dewan legowo, jangan malah memaksa pemerintah untuk membelinya. Lebih baik pergunakan mobil pribadi, kalau merasa rugi memakai mobil pribadi, lebih baik mengundurkan diri menjadi Dewan. Anggota Dewan dipilih oleh rakyat, maka perjuangkanlah hak-hak masyarakat.***