PANGKALAN KERINCI (HR)-Beras ilegal asal negara tetangga, Malaysia dan Thailand, diduga bebas ke luar masuk di wilayah Kabupaten Pelalawan. Keberadaan beras masuk ke 'Negeri Seiya Sekata' ini tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi, layaknya impor barang. Dewan menuding Dinas Pasar Pelalawab mandul dalam menjalankan tugasnya.

Anggota Komisi I DPRD Pelalawan Nazaruddin Arnazh menyayangkan hal tersebut terjadi. Politisi PAN ini menuding Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pelalawan mandul dalam mengawasi beredarnya beras seludupan ini. Mengakibatkan, swasembada beras asal Kuala Kampar terancam tak berkembang.

"Ini terjadi karena kelemahan Disperindagpas kita. Satker baru mau bergerak ketika masyarakat sudah resah dan jengah. Mestinya, sesuai tupoksi Disperindagpas harus melakukan pengawasan dan operasi pasar secara ketat dan kontinyu. Selama ini kan tidak pernah dilakukan pengawasan secara sistematis itu, ya begini jadinya, apa pun bebas keluar masuk ke negeri kita," tegas mantan Ketua Badan Kehormatan DPRD Pelalawan peridoe 2009-2014, Minggu (15/2).

Di saat Pemkab Pelalawan gencar melakukan upaya mengatasi kemandirian dalam hal makanan pokok melalui swasembada beras, lanjutnya, Satker lain dinilai tidak mendukung upaya gigih nan elok itu. Seharusnya, upaya-upaya mengembangkan beras Cekau varietas yang unggul itu didukung semua pihak.

"Pemerintah kita tengah menggadang-gadang di Kecamatan Kuala Kampar tengah dipersiapkan lumbung padi untuk mengatasi kemandirian perekonomian masyarakat. Namun, upaya-upaya itu setidaknya semua satker harus berjibaku dan totalitas hingga loyalitas, agar swasembada beras itu menjadi terwujud," ucapnya.

Arnazh mengaku, sudah panas telinganya terkait banyaknya pengaduan masyarakat mengenai maraknya peredaran beras ilegal tersebut. Ia berharap, segenap komponen masyarakat yang berada di daerah pesisir Pelalawan hingga aparat penegak hukum dan satker di Pemdakab agar bersinergi untuk membasmi kegiatan penyeludupan ini hingga tuntas.(zol)