Painan (RIAUMANDIRI.co) - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), Hendrajoni menegaskan tidak akan mentolerir pembalakan liar yang menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakseimbangan ekosistem.

Bupati di Painan, Jumat (21/10), menegaskan bahwa kegiatan tersebut jelas melanggar hukum dan ia bertekad untuk tidak memihak sedikitpun terkait itu.

"Saya imbau masyarakat yang menyaksikan pembalakan liar segera melaporkannya baik ke jajaran kepolisian ataupun ke anggota TNI yang ada di kecamatan supaya oknum masyarakat yang melakoni langsung ditangkap," kata dia.

Sebagai bentuk keseriusan pihaknya dalam waktu dekat akan mengkaji ulang kebutuhan polisi hutan karena personel yang ada saat ini tidak sesuai dengan area hutan yang dikawal.

Menurut bupati dalam hal penanganan pembalakan liar semua elemen harus searah baik aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten, legislator dan juga masyarakat.

"Harus sejalan kami dari pemerintah tentu tidak akan maksimal apabila bekerja sendiri kami butuh dukungan masyarakat dan unsur terkait lainnya," sebut Hendrajoni.

Terpisah, Komandan Satuan Tugas Polisi Hutan Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pesisir Selatan, Nafrizal membenarkan bahwa saat ini kabupaten tersebut kekurangan personel untuk menjaga hutan seluas 260 ribu hektare.

"Minimal dengan luas hutan yang ada kami diperkuat 70 personel polisi hutan namun saat ini hanya ada 11 personel dan delapan orang diantaranya pun telah berumur diatas 50 tahun," jelasnya.

Akibatnya kata dia, pengawasan hutan tidak bisa dimaksimalkan ditambah lagi minimnya peralatan penunjang. "Kami hanya memiliki satu unit mobil patroli dan kondisinya pun sudah tidak bagus karena sudah lama digunakan," sebutnya lagi.

Ia berharap dengan komitmen serta semangat dari Bupati Hendrajoni tahun depan kebutuhan personel dan peralatan penunjang bisa dipenuhi.(ant/hai)