presiden Kumpulkan Gubernur se-Indonesia

Pungli Bikin Masyarakat Susah

Pungli Bikin Masyarakat Susah

JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Presiden Joko Widodo mengingatkan para gubernur se-Indonesia, untuk bersama-sama fokus dalam pemberantasan pungutan liar atau pungli. Sebab, pada dasarnya pungli hanya membuat masyarakat menjadi susah. Hal itu ditegaskannya saat pertemuan dengan gubernur se-Indonesia di Istana Negara, Kamis (20/10).

Pungli Menurut Presiden Joko Widodo, ada dua hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu. Yakni masalah pungutan liar maupun suap yang kini menjadi fokus pemerintah untuk diberantas. "Oleh karena itu kita ajak para gubernur untuk bicarakan langkah kongkrit di daerah untuk masalah pungli," ujar Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah menggencarkan pemberantasan pungli tidak melihat dari besar kecilnya hasil pungli atau suap. Namun kebiasaan yang tidak elok ini bisa jadi hambatan di era persaingan.

"Ini bukan besar kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu sudah puluhan ribu banyaknya. Pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, atau misalnya di jalan kemudian dicegat, diminta pungutan dan ini pada akhirnya menimbulkan biaya ekonomi tinggi, yang mengakibatkan turunnya daya saing ekonomi Indonesia," ingatnya.

Namun Presiden Jokowi juga mengakui ada masalah besar menghadang dalam menuntaskan permasalahan ini. Sebab, pihaknya melihat persoalan pungli dan suap ini sudah mengakar dan masyarakat jadi permisif terhadap praktik tersebut. Karena itu, para gubernur diminta memberantas pungli dan suap, terutama pada pelayanan publik yang menyulitkan masyarakat.

"Tidak hanya urusan KTP, sertifikat, izin-izin, urusan di jalan raya, berkaitan dengan di pelabuhan, kantor, instansi bahkan di rumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan tidak resmi harus kita sama-sama untuk mulai kurangi, dihilangkan," ucap Presiden Jokowi.

Beberapa menteri hadir dalam rapat koordinasi ini, yakni Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung Prasetyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kapolri Jenderal M Tito Karnavian. (bbs, dtc, ral, sis)