Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Kehidupan Masyarakat Makin Susah
Jokowi-Jusuf Kala (dok. Tempo)
JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Selama 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK ditemukan di lapangan bahwa kehidupan masyarakat di daerah semakin susah. Kendati pertumbuhan ekonomi membaik, tapi pengangguran semakin meningkat, proyek-proyek pembangunan yang sedang dikerjakan pemerintah tidak memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya sendiri. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.
“Jadi, pertumbuhan ekonomi malah tidak menghasilkan tenaga kerja (jobless growt)," kata Fadli Zon dalam diskusi ‘Refleksi dua tahun Jokowi-JK’ bersama anggota FPDIP DPR Maruarar Sirait, Direktur Eksekutif IndoBarometer M. Qodari, dan Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati, di Gedung DPR, Kamis (20/10).
Fadli Zon mengungkapkan bahwa hampir setiap pertemuannya dengan masyarakat saat melakukan kunjungan ke daerah, masyarakat mengeluh dengan kondisi saat ini. "Ada 2 pertanyaan yang saya sampikan atau tanyakan kepada masyarakat, pertama apakah hidup saat ini makin susah atau tidak? Banyak yang mengatakan hidup di era Jokowi hidup makin susah. Kedua yang saya tanyakan, apakah mencari pekerjaan lebih mudah atau lebih susah? Mereka juga menjawab lebih susah di era ini,” ujar Fadli.
Ia mengaku heran, mengapa di tengah gempuran pembangunan proyek yang besar saat ini, justru ada rakyat kesulitan dalam mendapat pekerjaan. “Padahal, gempuran pembangunan proyek yang dilakukan pemerintah, tetapi lapangan pekerjaan yang kian tidak meluas,” sebut Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu.
Secara politik pun, kata Fadli, semakin tidak berdaulat. Sudah ada 6 negara kecil di luar negeri yang menyetujui Papua merdeka. Di laut banyak terjadi penyanderaan, membebaskan visa bagi 109 negara, tapi tidak reciprocal, yaitu kita tidak bebas visa ke 109 negara tersebut. “Jadi, untuk apa?” kita seolah tidak dihormati negara lain,” kata Fadli Zon.
Impor masih terjadi di semua sektor; dari garam, gula, daging, kedelai, jagung, ikan, beras, dan masih banyak lagi. Karena itu kata Fadli, tidak ada kedaulatan pangan. “Trisakti dan Nawacita justru makin tidak bisa dimengerti rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu secara hukum, banyak kasus-kasus besar malah didiamkan, tapi hanya peduli kepada yang kecil. Seperti pungli di Kemenhub RI yang langsung didatangi Presiden Jokowi, dinilai Fadli Zon tak lebih hanya sebagai pencitraan.
Sebaliknya politisi PDIP Maruarar Sirait sebaliknya menilai 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan baik. Ia mencontohkan di bidang politik dan hukum. Di bidang politik, Maruarar menyebutkan di awal-awal pemerintahan Jokowi-JK dihadapkan dengan pertarungan politik yang sangat kental di Parlemen antara KMP dan KIH.
Pertarungan politik di parlemen tidak berjalan lama. Pasalnya pada tahun 2015 sampai saat ini pertarungan politik tersebut mulai mencair. Hal tersebut dapat terlihat seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mendapat dukungan DPR. "Saat ini penguatan politik terjadi di DPR. Ini bisa terlihat APBNP 2015 berjalan lancar, Pemilihan Kapolri berjalan lancar dan UU Tax Amnesty juga berjalan lancar," tambahnya.(sam)
Selengkapnya di Koran Haluan Riau edisi 21 Oktober 2016
Editor: Nandra F Piliang
