ANGGOTA Komisi II DPR-RI yang membidangi Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk mencopot seluruh direksi Badan Usaha Milik Daerah Riau yang berkinerja buruk serta bermasalah dengan tata kelola keuangan.
"Bahasanya bukan dicopot, tapi perlu dilakukan fit and proper test ulang terhadap seluruh direksi BUMD Riau yang bermasalah. Baik itu PT SPR, PT RIC, PT Riau Petrolium dan BUMD lain sangat perlu dilakukan lagi fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) terhadap seluruh direksinya," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, kepada sumber Haluan Riau di Jakarta, Kamis (12/2).
Mantan Menteri PDT ini mengatakan, pada saat ini pengelolaan seluruh BUMD Riau mengalami miss manajemen sehingga terus merugi dan terjadi pelanggaran peraturan dalam tata kelola keuangan. Hal tersebut akibat ketidakjelasan kepimpinan di Riau, termasuk juga adanya ketidakharmonisan hubungan antara Gubernur Riau dan DPRD Riau.
"Lihat saja, sudah tiga gubernur ditangkap KPK. Satu mantan (Saleh Djasit) dan dua gubernur (Rusli Zainal dan Anas Makmun). Gubernurnya sekarang tidak jelas, makanya tidak perlu heran kalau ditangkapi KPK. Jadi, bagaimana mau memimpin BUMD kalau gubernurnya saja tidak jelas," cetus Lukman Edy.
Ia berharap, Plt Gubernur Riau Arsyajuliandi 'Andi' Rachman segera dilantik sebagai gubernur definitif supaya bisa membenahi seluruh BUMD.
"Sebenarnya solusi membenahi BUMD dengan segera mengangkat pelaksana tugas gubernur menjadi gubernur. Tapi, saya kalau disuruh komentar soal kasusnya, saya no comment," katanya.
Mantan Ketua Fraksi PKB MPR-RI itu menilai, dalam membenahi BUMD Riau perlu dilakukan penataan ulang kelembagaan, mulai dari visi-misi hingga ke jajaran direksi. Bahkan, bukan sebaliknya dengan cara dibubarkan meskipun tidak memberikan keuntungan dan bermasalah dalam tata kelola keuangan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Pada prinsipnya BUMD bisa memberikan keuntungan bagi pendapatan daerah serta mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun faktanya, BUMD Riau justru tidak memberikan kesejahteraan karena terus merugi, padahal sudah diberikan anggaran sangat besar. Disinilah perlunya fit and proper test ulang terhadap para direksi," pungkasnya.
Mantan Sekjen DPP PKB itu pun meminta agar para direksi BUMD Riau bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya, termasuk dalam masalah pengelolaan keuangan.
"Saya kira aparat penegak hukum harus menindaklanjuti hasil audit BPKP terhadap BUMD-BUMD Riau yang bermasalah dan melakukan pelanggaran dalam tata kelola keuangan," tandas Lukman Edy. (prc/yuk)