Bagansiapiapi (Riaumandiri.co) - Untuk menyambut kedatangan mantan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI), Dr Ir Rokhmin, Pemkab Rohil saat ini tengah melakukan persiapan dan membenahi lokasi-lokasi yang nantinya akan dikunjungi. Kedatangan eks menteri era kabinet gotong royong itu untuk melakukan hearing dengan Pemkab Rohil terkait sektor perikanan dan kehidupan nelayan.

"Saat ini Pemkab bersama Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) tengah mempersiapkan lokasi-lokasi yang nantinya dikunjungi eks menteri KKP. Lokasi yang dikunjugi ada dua titik yakni Kampung Pelabuhan Laut (KPL) Kelurahan Bagan Hulu dan Kampung Nelayan dikelurahan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko," Kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekdakab Rohil, Drs H Surya Arfan Msi, Kamis (13/10) di Bagansiapiapi.

Disebutkan, kedatangan Eks Menteri KKP itu dijadwalkan pada Senin (17/10) pekan depan. Makanya selama dua hari terakhir kita bersama Plt Diskanlut Rohil, M Amin Spi meninjau lokasi rencana kunjungan tersebut. Selain itu, kita nantinya juga akan membawa eks Mentri KKP itu untuk melihat langsung aktifitas nelayan beserta kondisi daerahnya. Disitulah nanti kita akan mengusulkan berbagai program pembangunan rumah nelayan dan fasilitas yang dibutuhkan.

"Yang jelas semua kebutuhan nelayan akan kita usulkan termasuk sumur bor, tangkahan, alat tangkap ika serta kapal-kapal nelayan," janjinya.

Diundangnya eks menteri KKP ke Rohil untuk memberikan pencerahan di hadapan para nelayan serta SKPD dan DPRD untuk menyamakan persepsi terhadap pembangunan sektor perikanan.
Sebagaimana yang kita ketahui pak Rokhmin itu memiliki banyak pengalaman dan sering diundang sebagai narasumber untuk memberikan pencerahan kepada nelayan. Selain itu, Rokhmin juga merupakan orang yang sukses bahkan sampai menjadi menteri dan saat ini menjadi ketua Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Pasca Sarjana dan Institut Pertanian bogor (ITB).

Dalam peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Surya Arfan itu disambut hangat para nelayan dan langsung meminta berbagai program usulan untuk nelayan. "Kampung resetlemen terdapat 60 Kepala keluarga (KK), dari jumlah itu hanya 4 orang saja yang memeliki boat. Makanya nelayan lain itu berharap bisa memiliki boat sehingga tidak lagi bekerja dengan pengusaha," katanya. (adv/humas)