PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co)- Minimnya anggaran penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Pemko Pekanbaru tahun 2016 ini, berakibat pada lambannya penanganan. Sehingga korban DBD semakin banyak dari tahun ke tahun dan kesadaran masyarakat pun tidak meningkat.

Anggota Fraksi PDI-P DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan menyampaikan, meningkatnya kasus DBD di Pekanbaru terlihat dari banyaknya jumlah korban meninggal dunia. Sesui data yang dihimpun, hingga September 2016, korban meninggal dunia akibat DBD, mencapai 11 orang.

"Untuk itu, penanganan DBD ini harus dilakukan lebih serius lagi. Artinya, jika ingin menekan angka kasusnya, tidak lepas dari anggaran. Kita tahu, tahun 2016 ini, anggaran penanganannya minim. Melihat kasus tahun ini, maka untuk anggaran tahun 2017 nanti, tidak boleh diabaikan. Harus masuk prioritas. Sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah selanjutnya, artinya siapa yang terpilih nanti," terang Ruslan.

Menurut politisi muda ini, penanganan DBD tersebut harus dilakukan secara komprehensif. Diskes selaku leading sektornya, harus membuat pemetaan yang jelas, di mana kawasan yang rawan DBD. Lalu, ada langkah kongkrit, bagaimana selanjutnya kawasan tersebut tidak menjadi rawan.

Selama ini, pemetaan yang dilakukan Diskes terkesan hanya bersifat formil saja. Kurang action nyata, sehingga setiap tahunnya tidak ada perubahan. Selain itu, DPRD mengharapkan, Diskes juga menyebarkan perangkat penting ke Puskesmas, seperti melengkapkan mesin fogging dan obat abate lainnya.

"Selama ini kan tidak. Puskesmas kadang-kadang tidak ada mesin fogging dan obat abate juga sering habis. Ironisnya lagi, saat masyarakat meminta tempatnya difogging, harus menempuh birokrasi yang rumit. Ke depan, hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi," pungkasnya.