Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera

Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh

PASIR PENGARAIAN (Riaumandiri.co)-Menyikapi usia Kabupaten Rokan Hulu, ke 17 tahun, Ketua DPRD Rokan Hulu, Kelmi Amri SH menyebutkan banyak hal yang mesti dievaluasi secara menyeluruh. Setiap kebijakan terukur, pemerintah harus berani. Tanpa keberanian Kabupten Rohul, akan lamban dalam pembangunan.


“Secara filosofis, hakekat pemekaran daerah salah satunya adalah memperpendek rentang kendali pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.  Secara umum diakui sudah berjalan. Tapi, tugas pemerintahan tidak bisa stagnan sampai pada tahap itu saja. Semakin hari permasalahan kedaerahan semakin kompleks kita harus mampu mengatasinya dengan terobosan-terobosan,” tegasnya Selasa (11/10).


Kelmi Amri SH, menilai, persoalan yang makin bertambah di tengah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), kedepannya harus selalu berinovasi dalam mencapai sasaran pembangunan dan tidak  cukup dengan berpasrah diri. Semua mesti tertata, terkonsep dan terukur.



“Sektor pendidikan saya pikir mesti menjadi pemikiran yang mendasar untuk diuraikan secara bertahap. Persoalannya mulai dari kekurangan banyak guru, keterbatasan Ruang kelas yang masih sangat banyak kebutuhannya. Infrastruktur jalan dan jembatan juga belum signifikan teratasi khususnya di pedesaan.


Ini perlu penanganan yang serius dan berimbang agar tujuan pendirian Kabuten Rokan hulu terwujud sesuai dengan harapan tokoh-tokoh pemikir pembentukan Kabupten ini,” harapnya.


Di samping itu Ketua DPRD Rohul melihat perlu semangat baru dalam mengelola Pemerintah daerah yang berorientasi produktifitas dan tidak lagi konsumtif. Agar kedepan negeri ini siap dalam menghadapi segala tantangan.


“Saya pikir ini penting untuk kedepan. Dipetakan dengan baik agar setiap kebijakan terukur dan pemerintah harus berani melakukan kebijakan strategis.
Tanpa keberanian Kabupten ini akan lamban dalam pembangunan. Harus ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan Pemda agar kembali ke konsensus awal yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” tegas Ketua DPRD Rohul.