PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Kapolda Riau Brigjen Pol Zulkarnain Adinegara mempersilakan masyarakat mendapatkan dokumen Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3, terhadap 15 perusahaan di Riau, yang diduga terlibat dalam kasus Karhutla tahun 2015 lalu.

Pihaknya memahami, dokumen itu diperlukan bila ada unsur masyarakat seperti aktifis peduli lingkungan, ingin mengajukan praperadilan terhadap kebijakan itu. Menurutnya, melalui jalur praperadilan akan bisa didapat gambaran, apakah mekanisme pengeluaran SP3 tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak.

Kapolda "Saya secara internal akan evaluasi masalahnya. Apabila teman-teman Jikalahari, KontraS mau mengajukan praperadilan, seperti saya bilang akan fasilitasi itu. Intinya akan kami berikan dokumen SP3-nya," ujarnya, Kamis (6/10) di Kompleks Sekolah Kepolisian Negara Pekanbaru di Jalan Pattimura.

Dalam kesempatan itu, Kapolda melantik Kombes Pol Ermi Widyatno MM sebagai Wakil Polda (Wakapolda) Riau, menggantikan pejabat lama Kombes Pol Drs Suharsono SH, MHum.

Dikatakan, pihaknya memahami proses hukum praperadilan yang membutuhkan dokumen SP3. Karena itu, mantan Kapolda Maluku Utara tersebut mempersilakan jika ada yang mengajukan upaya hukum praperadilan. Ini merupakan upaya hukum yang dilegalkan untuk mengetahui proses SP3 telah dilakukan sesuai prosedur atau tidak.

"Dengan surat itu mereka akan ajukan praperadilan. Tanpa itu bagaimana mau mengajukan ke pengadilan, masa cuma ngomong-ngomong ke hakim, saya mau praperadilan," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga meminta Wakapolda Riau yang baru dilantik, Kombes Pol Ermi Widyatmo, untuk mengevaluasi beberapa kasus. Termasuk SP3 untuk 15 perusahaan tersangka Karhutla tahun 2015 lalu.

"Sebagai Wakapolda, dia seorang chief of staff atau kepala staf untuk melaksanakan tugas tugas Polda Riau. Karena akhir akhir ini ada masalah misalnya tentang SP3, ya dia ikut membantu melakukan evaluasi," tambahnya.

Sementara terkait sikap sejumlah LSM penggiat lingkungan di Riau yang konsen terhadap persoalan lingkungan termasuk Karhutla, Kapolda pun mengapresiasinya. Ia bahkan berencana akan bertemu dengan LSM tersebut guna menghimpun informasi untuk pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

"Saya sangat mengapresiasi. Saya sebenarnya kepengen ketemu teman-teman aktifis lingkungan. Kami ingin bekerja sama supaya betul-betul kita menjaga lingkungan kita. Lingkungan untuk anak cucu kita. Kalau rusak bukan kita saja yang menderita, masyarakat Riau, tetapi masyarakat tetangga kita juga menderita," tukas Brigjen Pol Zulkarnain.

Ia juga berterimakasih atas pengawalan dan pengawasan yang dilakukan aktivis lingkungan, termasuk KontraS dan media massa dalam penanganan hukum dugaan pidana lingkungan.

Tak Kunjung Dipenuhi Terpisah, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, mempertanyakan keseriusan Polda Riau, memberikan dokumen SP3 Karhutla tersebut.

"Hingga hari ini (kemarin,red), Jikalahari belum menerima dokumen SP3 tersebut," ungkap Wakil Koordinator Jikalahari, Made Ali.

Padahal, kata Made Ali, akhir September 2016 lalu, pihaknya bersama KontraS, Aliansi Jurnalis Independen Riau dan alumni Sehama, bertemu dengan jajaran Polda Riau, yakni Dir Reskrimum Polda Riau, Kombes Pol Surawan, Dir Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Rivai Sinambela, dan sejumlah pejabat utama Polda Riau lainnya. Salah satu agenda pertemuan tersebut yaitu membahas perihal SP3 terhadap 15 korporasi.

Dalam pertemuan itu, mereka telah melayangkan surat permintaan dokumen SP3 kepada Polda Riau. Hingga lebih dari dua minggu surat tersebut belum juga dibalas oleh Polda Riau. Rivai Sinambela, sebut Made, langsung berjanji akan memberikan dokumen SP3 kepada alamat kantor Jikalahari pada Senin (3/10) lalu.

"Pada hari yang dijanjikan, hingga tengah malam, Jikalahari belum menerima dokumen SP3," sebut Made Ali. "Apa yang sesungguhnya disembunyikan oleh Polda Riau?" tanyanya. (dod)