PEKANBARU (riaumandri.com) - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan bahwa penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah, baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mengalami kemajuan sangat pesat.

Pada tataran birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru, diawali dengan munculnya isu electronic government (e-Goverment) yaitu pemerintahanyang berbasis elektronik.

"Sekarang seluruh SKPD se-Provinsi Riau sudah menerapkan e-Government, melalui sistem yang kita bangun yakni Riau Go IT. Dimana sistem ini dapat terintegritas di seluruh SKPD," kata orang nomor satu di Provinsi Riau ini.

Menurutnya, reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap terbentuknya sistem kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif, melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui e-Government.

Untuk diketahui, e-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Mulai dari urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

e-government intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, demikian Andi Rachman, ada dua hal utama dalam pengertian e-Government, salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi seperti internet sebagai alat bantu.

Kemudian yang kedua menurut dia adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat berjalan  lebih efisien. Ketersediaan  informasi yang transparan dan setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, tentu akan membuat sistem pemerintahan lebih baik.

Untuk diketahui pula, bahwa Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government Indonesia. Itu kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.

"Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menjalankan e-Government. Semua sistem pemerintahan termasuk berkaitan dengan keterbukaan informasi publik telah dijalankan," kata Gubri Andi Rachman.

Dengan sistem pelayanan modern ini, sebut Gubri, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tersedia selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. "Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan," katanya.

Masih kata dia, peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum harus koneksi, tentunya dengan adanya keterbukaan atau transparansi yang diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. "Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak," katanya lagi.

e-Government menurut Andi Rachman juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.

"Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Atau ada pula informasi tentang luas sebuah pulau di Indonesia, jumlah penduduk suatu daerah, dapat diketahui tanpa harus datang ke daerah bersangkutan. Cukup memanfaatkan teknologi internet," katanya.

Sistem pemerintahan modern ini juga dilaksanakan Pemprov Riau untuk membuat sistem pemerintahan lebih optimal dan tentunya lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan vidio conference. Karena sistem aplikasi e-Government jumlah dan jenisnya cukup beragam.

Dalam hal ini, kemampuan daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan teknologi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Makanya, dalam sebuah kesempatan Gubernur Riau meminta kepada pegawaiuntuk tidak gagab ternologi.

Tak hanya itu, dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi, baru-baru ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Riau menggelar Forum Group Discussion (FGD) pembinaan, evaluasi, dan pengendalian e-Government lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Riau.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Riau, Yogi Getri mengatakan bahwa saat ini teknologi internet telah berkembang pesat, bahkan telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan.

"Salah satu teknologi internet yang sangat diperlukan saat ini adalah teknologi informasi yang mana telah memberikan andil besar dalam perubahan terhadap organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan, penelitian dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka dikembangkanlah teknologi yang saat ini telah diaplikasikan oleh pemerintah, yakni e-Government," terang Yogi.

Turut hadir dalam forum ini, Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Goverment Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Bambang Dwi Anggono.

Bambang mengatakan, bahwa saat ini Kemenkominfo tengah berupaya untuk menyatukan Kominfo yang ada di seluruh Indonesia sebagai penyelenggara ekosistem smart-nation.

"Kelembagaan pemerintahan di Indonesia begitu besar, begitu banyak sistem layanan publik. Namun begitu minim SDM TIK yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan integrasi Kominfo," ujar Bambang.

Kata dia, e-Government merupakan penggunaan teknologi informasi (TI) dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat.

Atas kerja keras itu lah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Asman Abnur saat kunjungan ke Riau mengapresiasi pelanyanan Informasi Teknologi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang telah menerapkan tegline Riau Go IT.

"Saya tidak mengira Pemprov Riau sudah menggunakan IT dalam sistem pelayanannya. Saya tadi sudah minta sama pak Gubernur, agar sistem pelayanan di Riau dapat menjadi percontohan buat provinsi lainnya," kata Menpan Asman Abnur, Rabu (7/9/16) lalu.

Menpan juga menyarankan,  sistem Riau Go IT yang dimiliki Pemprov Riau dapat diaplikasikan kabupaten/kota se-Indonesia, terutama daerah-daerah yang ada di Riau. Karena dengan sistem pelayanan seperti itu, masyarakat tidak lagi dipersulit.

"Dengan IT masyarakat yang mengusus perizinan, petugas tidak lagi harus bertemu pimpinan. Tapi di sini pimpinan berfungsi sebagai pengambil keputusan, dan mengontrok jalannya pelayanan. Jika ada aduan masyarakat bisa langsung tekan tombol aduan yang telah tersistem. Jadi kepala daerah dan SKPD bisa langsung mengontrol, apa-apa saja yang menjadi keberatan masyarakat untuk diperbaiki," paparnya.

Menurutnya kalau sistem IT tersebut dapat ditularkan di seluruh Indonesia, maka pelayanan yang selama ini diimpikan Presiden Joko Widodo dapat terwujud. Namun semua itu tergantung kesadaran kepala daerah tentang pentingnya IT.

"Jadi tidak ada alasan lagi bagi kepala daerah tidak menggunakan sistem pelayanan IT. Apalagi sekarang zaman sudah keterbukaan informasi. Tadi saya dengar dengan sistem ini juga bisa melihat langsung mana SKPD yang realisasinya rendah," katanya lagi.

Dia menambahkan, apa yang telah dilakukan Pemprov Riau sudah sesuai dengan imbauan Presiden yang disampaikan dengan Menpan-RB. Saya kira Riau sudah melangkah lebih maju dibanding daerah lain, dan ini perlu kita apresiasi. Saya minta Pemprov Riau terus berinovasi dalam menciptakan sistem pelayanan lebih baik," pesannya.

Meski sistem IT Pemprov Riau telah mendapat pujian secara langsung dari Menpa-RB, Asman Abnur. Namun Pemprov tak lantas berpuas diri, berbagai dorongan dan invonasi terus diupayakan dalam mendukung teruwujudnya Riau Go IT. adv pemprov