JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Pemerintah Indonesia memprotes keras sikap enam negara yakni Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga di Sidang Umum PBB.Protes itu dilancarkan seiring tudingan dari negara-negara tersebut bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat.

Indonesia pun menegaskan keberatannya dengan tudingan tersebut. Hal itu disampaikan diplomat muda Nara Masista Rakhmatia. Menurut Nara, Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga tengah mengalihkan perhatian dunia internasional atas persoalan politik domestik mereka.

"Negara-negara ini sudah menggunakan Majelis Umum PBB untuk mengajukan agenda domestik mereka dan bagi beberapa negara untuk mengalihkan perhatian dari persoalan politik dan persoalan sosial di negara mereka," kata Nara, saat membacakan pernyataan Pemerintah Indonesia di Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (28/9) waktu setempat.

Di akhir pernyataan resminya, Indonesia mengibaratkan enam negara di Kepulauan Pasifik itu sebagai orang yang telunjuknya mengarah ke orang lain tapi tiga jarinya mengarah ke diri mereka sendiri. Sebuah pepatah melayu dikutip untuk menyindir enam negara di Kepulauan Pasifik yang memprovokasi agar Papua merdeka.

"Sebagai kesimpulan tuan presiden, ada pepatah di kawasan Asia pasifik. Ketika seseorang menunjukkan jari telunjuknya pada yang lain, jari jemarinya secara otomatis menunjuk pada wajahnya sendiri," kata Nara.

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendukung sikap tegas Pemerintah Indonesia tersebut. ICMI ikut mengecam pernyataan para pemimpin negara pasifik yang menyerukan kemerdekaan bagi Provinsi Papua Barat, Indonesia.

"Negara-negara pasifik itu sebaiknya jangan terlalu jauh ikut campur urusan dalam negeri Indonesia, dengan menyerukan pernyataan provokatif agar Papua Barat dibebaskan menentukan nasibnya sendiri seolah selama ini Indonesia telah melakukan penjajahan di sana," kata Wakil Ketua ICMI, Priyo Budi Santoso.

Ia menilai, negara-negara di Kepulauan Pasifik itu telah mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia di forum resmi PBB dengan menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ia menambahkan, tak sepatutnya sebagai negara tetangga mereka melakukan hal tersebut karena bagaimanapun masalah Papua adalah persoalan internal di Indonesia sebagai negara berdaulat dan sebagai negara anggota PBB. (dtc’ sis)