PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dibangun di Kota Pekanbaru kondisinya banyak yang tidak memadai dan tidak difungsikan sebagai mestinya. Sejatinya diperuntukkan untuk memudahkan orang melintas tanpa harus khawatir dengan lalu-lalang kendaraan, namun kebanyakan hanya sebatas fasilitas dan dimanfaatkan semata oleh pengelola Reklame. 

 

Melihat kondisi dari jumlah yang ada, saat ini banyak mengalami kerusakan, lantai keropos, atap hancur. Bisa dikatakan sudah tidak layak untuk digunakan, bahkan yang melintas perlu hati-hati. Fungsinya banyak digunakan untuk pemasangan iklan produk, dan lainnya.

 

Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pekanbaru berencana melakukan pendataan terhadap JPO.  JPO yang rusak, ringan, berat maka akan diperbaiki. Dan bukan tidak mungkin, yang kondisinya parah tetap akan dibangun baru.

 

"Saat ini kami sedang melakukan pendataan terhadap semua JPO yang menjadi tanggungjawab Pemerintah," kata Kabid Keselamatan Sarana dan Prasarana, Nur Hilal saat dihubunggi Riaumandiri.co, Selasa (26/9).

 

Untuk saat ini katanya, pihaknya tengah melakukan perbaikan, dan diperlukan anggaran. "Maka mana yang kondisinya sudah parah maka diajukan untuk diperbaiki, dan berharap untuk 2017 ini usulan untuk pemeliharaan JPO bisa disediakan," tuturnya.

 

Yang jelas, kata Hilal, kejadian yang terjadi di Jakarta itu menjadi perhatian dan berharap tidak terjadi di Pekanbaru, karena langkah cepat saat ini sedang dilakukan. 

 

"Kan ada juga JPO yang dibangun pihak ketiga itu, ini kita minta mereka perbaiki juga, dan ada yang tidak bertangga, dibuatkan tangganya. Yang jelas kita akan fungsikan JPO sesuai fungsinya," kata Hilal.

 

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Said Usman Abdullah, meminta agar Pemerintah telah membuat kajian dan program agar kondisi JPO ini dapat terus terpantau.

 

"Dishubkominfo Kota Pekanbaru, segera melakukan pengecekan, terhadap kondisi fisik titik-titik JPO yang ada di Pekanbaru. Apakah masih layak atau tidaknya. Perlu dilakukan evaluasi terhadap JPO yang terbengkalai saat ini," kata Said. (ben)

 

Selengkapnya di Koran Haluan Riau edisi 28 September 2016

 

Editor: Nandra F Piliang