JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Pengamat intelijen, Nuning Susaningtyas mengatakan, Badan Intelijen Negara (BIN) harus sedari dini memetakan ancaman dan kerawanan pada wilayah yang menggelar Pilkada serentak 2017. Pasalnya, hajatan lima tahunan ini bakal digelar pada Februari 2017 mendatang.

“BIN harus memetakan wilayah lengkap dengan ancaman dan kerawanannya. Serta melakukan cipta kondisi dan cegah dini semaksimal mungkin agar keamanan masyarakat terbangun secara holistik,” kata Nuning dalam keterangannya, Jumat (23/9).

Nuning pun mengapresiasi langkah Kepala BIN Budi Gunawan yang membentuk Satgas Pilkada 2017 untuk melakukan pengamanan dan pengawasan dengan melakukan diteksi dini ancaman dalam pesta demokrasi ini.

“Early warning system akan sangat bermanfaat bagi Pilkada terkait. Meskipun koordinasi tetap dibawah KPU dan Bawaslu yang membentuk Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu),” tutur dia.

Seperti diketahui, ada 101 daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota menggelar Pilkada serentak pada Februari 2017 mendatang. Saat ini tahapan Pilkada 2017 sudah masuk dalam masa pendaftaran. Imbau Tokoh Masyarakat

Sementara di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, menghadapi Pilkada PNS harus mempertahankan netralitasnya. Selanjutnya, hal yang tak kalah penting berkaitan dengan pengamanan untuk mengantisipasi konflik. Tjahjo mengimbau pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk turut mengamankan pesta demokrasi ini.

"Aparat keamanan juga jangan sebatas sesama aparat keamanan, tetapi juga menggalang tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk setidaknya ikut menggalang dengan baik," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru iniHal tersebut sudah cukup bagus diterapkan pada Pilkada serentak 2015 dan ditargetkan akan meningkat signifikan pada pelaksaan Pemilu serentak 2019.

"(Tahun) 2017 ini harus lebih bagus, karena target kita Pileg dan Pilpres serentak itu harus lebih cermat, lebih aman, dan sebagainya," lanjut dia. Untuk meminimalisir konflik dan kericuhan, Tjahjo juga mengimbau para calon kepala daerah meminimalisir pengerahan massa. Yang terpenting adalah visi dan misi para calon tersampaikan kepada masyarakat.

"Yang penting KPU, Bawaslu, termasuk para calon dan tim suksesnya harus taat terhadap aturan, baik undang-undang maupun peraturan KPU. Termasuk pengerahan-pengerahan massa itu harus lebih banyak dikurangi. Yang penting adalah sosialisasi program para calon," tutup Tjahjo. (ozc/rep)