BANGKINANG KOTA (HR)-Tidak adanya komunikasi yang baik antara Dinas Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) Kabupaten Kampar dan kepala desa dengan masyarakat di Pasar Danau Bingkuang dinilai menjadi pemicu permasalahan terkait pembangunan pasar di daerah tersebut.

Hal ini diungkapkan anggota DPRD Kampar dari Fraksi Gerindra Faisal usai menggelar hearing dengan Disperindagpas bersama masyarakat yang terdampak pembangunan Pasar Danau Bingkuang di ruang rapat DPRD Kampar, Senin (19/9). Hearing yang dilaksanakan di ruang rapat Banggar tersebut dipimpin Syafi'i Samosir, dihadiri anggota dewan, Fahmil, Yuli Akmal, Kardinal, Firman Wahyudi, Hartono, rombongan Disperindagpas beserta masyarakat terdampak pembangunan pasar.

"Awalnya kepala desa menyampaikan akan ada pembangunan 28 unit kios ke masyarakat terdampak. Untuk warga yang memiliki kios dan rumah di daerah pasar tersebut dijanjikan setiap mereka akan mendapatkan I kios dan untuk 7 unit rumah warga yang berada dalam kawasan revitalisasi pasar juga akan mendapatkan rumah layak huni, semua masyarakat tersebut setuju," beber Faisal kepada Haluan Riau.

Berjalannya waktu, lanjutnya warga mendapat surat dari Kades untuk mengosongkan bangunan mereka kalau tidak akan dibongkar.
"Tentunya masyarakat kaget dan menanyakan mana rumah layak huni kami dan tempat tinggal sementara kami, jawab kadesnya tidak ada. Ini yang dipermasalahkan masyarakat, sosialisasi awal yang akan dibangun itu 28 unit kios sesuai dengan banyak kios dan rumah yang akan dibongkar ternyata yang dibangun cuma 14 unit, tapi ini tidak disosialisasikan, tentu ini akan menjadi polemik di tengah masyarakat masyarakat akan konflik siapa yang akan mendapatkan," tambahnya.

Faisal juga mengungkapkan kekesalannya terhadap ketidakhadiran Kepala Desa Danau Bingkuang pada hearing yang dilakukan Komisi IV tersebut.

"Kalau dia (kades, red) saya ingin menanyakan langsung ke dia kok bisa dia menjanjikan kemasyarakat rumah layak huni, sementara masyarakat yang akan mendapatkan itu pinya kriteria tersendiri, mungkin dia takut makanya gak datang," kesalnya.

Selaku anggota DPRD Dapil Tambang Hartono mengusulkan Dewan untuk turun ke lokasi Pasar Danau untuk melihat kondisi riil dengan melibatkan stakeholder terkait.

Sementara itu, Kadis Perindagpas, Amin Dilda mengharapkan dewan untuk membantu menemukan langkah-langkah agar pembangunan cepat terlaksana.
Untuk mencari solusi terbaik, dewan berencana melakukan hearing di Kantor Camat Tambang, hari ini, Selasa (20/9) dengan mengundang Kades Danau Bingkuang, Camat, Polsek Tambang dan masyarakat yang terkena dampak. (ari)