SELATPANJANG (HR)-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan para tokoh masyarakat kembali kedatangan tamu legislator kali ini dari Komisi A DPRD Riau.

Kedatangan wakil rakyat itu tujuannya juga sama dengan Komisi B dan C sebelumnya untuk menghimpun aspirasi masyarakat Meranti khususnya di bidang hukum dan pemerintahan. Pertemuan itu bertempat di Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Selasa malam (11/2) lalu.

Rombongan Komisi A, dipimpin Ketua Komisi Hazmi Fatah bersama anggota, yakni Abdul Fatah Dapil Meranti, Taufikurahman, Nasril, M Harfa, Sumianti. Kunjungan tersebut mendapat apresiasi yang tinggi dari Bupati Kabupaten Meranti,H Irwan Nasir dan  Sekdakab HIqaruddin bersama jajaran serta tokoh masyarakat.

Bupati berharap kedatangan Legislator DPRD Riau itu mampu menjembatani berbagai aspirasi strategis yang menjadi masalah klasik di Kabupaten termuda di Provinsi Riau itu selama ini.

Seperti harapan yang disampaikan kepada Komisi B dan Komisi C yang lebih dulu datang ke Meranti. Bupati meminta agar Meranti lebih diperhatikan. Sebab kecenderungan Pemprov Riau selama ini hanya terkesan mengurus Kota Pekanbaru saja.

"Hal itu diharapkan jangan terulang lagi, karena Meranti juga merupakan bagian dari Provinsi Riau yang membutuhkan perhatian guna menggesa pembangunan,” kata Irwan.

Bupati Meranti turut menyampaikan kekecewaan dan kerisauannya, karena setiap kali melakukan koordinasi di tingkat provinsi minim realisasi.

"Tiap koordinasi yang kami lakukan dengan Provinsi Riau hanya berlalu dengan sunyi tanpa realisasi. Riau bukan saja Pekanbaru tapi kami ingin Riau yang sesungguhnya," sebut Irwan lagi.

Diakui Bupati, sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2009 lalu, Kabupaten pemekaran dari Bengkalis ini seolah dianak tirikan. Terbukti dengan tidak meratanya kucuran APBD Riau.

"Padahal sebagai Kabupaten baru, Meranti justru seharusnya mendapatkan dana yang lebih besar untuk mengejar berbagai ketertinggalan itu. Nyatanya bahkan paling minim realisasinya," ungkap Irwan.

Hal senada juga diungkapkan tokoh masyarakat H Nazarudin. Di samping kecewa karena tidak meratanya kucuran dana alokasi dari provinsi itu pembina Partai Demokrat Meranti ini juga mempertanyakan koordinasi Pemprov dengan pusat yang tak kunjung mengesahkan RT/RW Provinsi Riau,” kata Nazaruddin.(jos)