JAKARTA (RIAUMANDIRI.co)- Masyarakat berpendidikan tinggi dinilai banyak yang tak puas dengan kinerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Secara umum, tingkat ketidakpuasan masyarakat sebesar 32,8 persen.

Berdasarkan hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), masyarakat yang berpendidikan sarjana yang tidak puas dengan kinerja pemerintah mencapai 36 persen. Sementara mereka yang berpendidikan SMA 35,9 persen, SMP 35,5 persen dan SD 26 persen.
Peneliti CSIS Vidhyandika D Perkasa mengatakan rata-rata ketidakpuasan masyarakat pada kinerja pemerintah adalah 32,8 persen.

Masyarakat berpendidikan tinggi tidak puas pada kinerja pemerintah lantaran selama Jokowi dinilai kurang memberikan perhatian pada isu yang diminati mereka. Misalnya isu korupsi dan penanganan perkara hukum.

Pemerintahan saat ini dinilai lebih lebih fokus pada pembangunan kawasan timur.
Walaupun demikian, persentase tingkat ketidakpuasan itu turun dibandingkan tahun lalu. Jika tahun lalu ketidakpuasan sebesar 48,2 persen, saat ini hanya 32,8 persen.

Peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK ada pada empat bidang yakni ekonomi, hukum, politik, dan maritim.
"Pada keempat bidang itu, kepuasan publik meningkat sekitar 4,5 sampai 16,8 persen," tambahnya.

Publik juga dinilai puas pada penerapan dua program strategis yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada dua program itu, kepuasan publik meningkat sekitar 5,1 hingga 6,5 persen.

Begitu juga dengan tiga 'Kartu Sakti' Jokowi, mayoritas publik menyatakan puas dan kartu tersebut bermanfaat.
"68,8 persen masyarakat menyatakan Kartu Indonesia Sehat bermanfaat, 67,5 persen menyatakan Kartu Indonesia Pintar bermanfaat, dan 62,8 persen masyarakat menyatakan Kartu Keluarga Sejahtera bermanfaat," kata Vidhyandika. (cnn, sis)