PEKANBARU (HR)-Meski sudah mendapat sorotan dari berbagai kalangan, kabar tentang hilangnya anggaran Dinas Pariwisata Riau dalam APBD 2015, tampaknya belum menjadi perhatian serius oleh sejumlah pejabat di instansi terkait. Mereka malah mengaku belum tahu. Pengakuan itu disampaikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau.

Seperti dilontarkan Sekdaprov Riau, Zaini Ismail. Meski menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau, namun Zaini mengaku tidak mengetahui tentang hilangnya anggaran Dispar Riau sebesar Rp17 miliar tersebut.

Menurutnya anggaran yang ada di masing-masing satuan kerja (satker) sudah disahkan. Kalau ada yang hilang, ia mengaku tidak tahu. "Tidak tahu saya itu kenapa hilang," ujarnya singkat, Rabu (11/2).

Komentar senada juga dilontarkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Riau, M Yafiz. Ia mengaku tidak mengetahui hilangnya anggaran di Dispar Riau sebesar Rp17 miliar tersebut.

"Saya tidak tahu kalau soal itu, tugas saya di Bappeda hanya sampai KUA PPAS dan diserahkan ke Sekda sebagai TAPD. Hanya sampai di situ saja, ke mana hilangnya saya tidak tahu, silakan tanya ke TAPD," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau, Jonli. Ia menjelaskan, sebagai bendahara daerah dirinya tidak terlibat dalam penetapan anggaran di setiap satuan kerja di Pemprov Riau.

Dirinya hanya bertugas membayarkan anggaran yang sudah masuk dalam APBD dan sudah diverifikasi serta sudah disahkan.

"Semuanya kan sudah ada dalam buku APBD. Kalau ditanya ke mana hilangnya anggaran di Disbudpar, saya tidak tahu," tegas Jonli.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, anggaran di Disbudpar sebesar Rp67 miliar telah disetujui Kemendagri. Namun menurut pengakuan Kadispar Riau, Said Syarifuddin, dari total anggaran itu, sebesar Rp17 miliar telah hilang dari APBD Riau 2015.

Said sendiri juga mengaku heran dengan hilangnya sejumlah anggaran dalam dinas yang dipimpinnya itu. Menurutnya, hilangnya anggaran Dispar dalam APBD Riau 2015 baru diketahui pihaknya ketika melakukan entry data di Biro Keuangan. Ketika itu, pihaknya menemukan ada total Rp17 miliar anggaran Dispar yang seharusnya masuk, namun tapi itu tidak ada lagi di sistem Biro Keuangan.

Menariknya, anggaran sebesar Rp67 miliar di Dispar itu sebelumnya juga sempat mendapat sorotan, karena dinilai sebagai anggaran siluman. Pasalnya, meski disetujui dan lolos verifikasi Kemendagri, Said Syarifuddin mengaku pihaknya tak pernah mengajukan anggaran tersebut. (nur)