PEKANBARU (HR)- Perlu peran swasta untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di Kota Pekanbaru. Hal ini mengingat operasional dan anggaran pendidikan masih minim.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Novrizal, Rabu (11/2). Dikatakannya,  banyak persoalan pendidikan selama ini, seperti kekurangan guru SD yang diperkirakan sekitar 300 guru.
Dikatakannya, perlunya keterlibatan pihak swasta mengingat, pemetaan pembangunan sekolah yang masih belum dikerjakan secara maksimal. Sesuai postur APBD Pekanbaru dengan nilai Rp1 triliun lebih, 80 persennya digunakan untuk belanja tidak langsung (gaji), tentu tidak mencukupi untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah di Kota Pekanbaru.
“Maka kita mendorong pembangunan fisik, baik sekolah baru atau RKB dan fasilitas lainnya harus melalui sharing anggaran antara Kota dan Provinsi. Kalau dari Pemko saja tidak cukup, sebab kebutuhan pendidikan itu cukup besar. Kita berharap bantuan dana dari provinsi maupun APBN dan bantuan dari swasta,” ujar Nofrizal.
Diakui Nofrizal, bantuan APBD Kota Pekanbaru, jumlahnya masih kecil untuk membantu biaya operasional siswa. untuk SD saja biaya operasional sekolah persiswa Rp55 ribu per tahun per siswa, SMP Rp65 ribu per siswa, SMA Rp160 ribu per siswa.
“Sementara kebutuhan minimum itu Rp140 ribu per tahun per siswa untuk tingak SD dan itu masih dinilai kurang. Untuk itulah harus ada upaya bagaimana memperkecil anggaran pembangunan fisik melalui APBD. Karena, akan terwujud pendidikan gratis untuk masyarakat dan bisa membantu biaya operasional siswa,” ujar Nofrizal.
Disamping itu kata Politisi PAN ini, pihak swasta melalui perusahan yang ada di Kota Pekanbaru bisa terlibat membantu biaya pendidikan melalui dana CSRnya, peranan pihak swasta juga diperlukan, sebab persoalan pendidikan ini bukan saja tanggungjawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan daerah.(ben)