TEMBILAHAN (RIAUMANDIRI.co)-Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Purihusada Tembilahan Iriyanto mengatakan sudah hampir 10 bulan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir nunggak pembayaran beban biaya pengobatan bagi pengguna kartu Jaminan Kesehatan Daerah.

"Sampai hari ini tunggakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sudah mendekati Rp10 miliar dari bulan Desember tahun lalu. Ya terpaksa lah saya berhutang sana-sini menunggu dianggarkan di APBD Perubahan," ungkapnya saat dikonfirmasi Haluan Riau, baru-baru ini.

Dijelaskan Iriyanto, atas tunggakan tersebut, sementara waktu terpaksa pihaknya menunda beberapa pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu Jamkesda yang segyonya untuk  warga miskin, seperti operasi yang tidak masuk dalam kategori emergensi.

"Untuk saat ini untuk operasi yang tidak emergensi, sementara waktu tidak kita layani atau diundur seperti Operasi Katarak Mata. Karena saat kami ingin membeli bahan operasinya mahal dan pihak ketiga (penyedia jasa, red) tidak mau melayani karena kami belum melakukan pembayaran. Kalau perubahan nanti tidak dianggarkan habis lah kita," terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahan pengeluaran RSUD sendiri mencapai Rp1,4 miliar per bulan untuk membeli obat-obatan, bahan habis pakai, dan alat-alat.
"Uang Jamkesda ini untuk dipergunakan membeli obat, sekarang uang itu tidak ada masuk. Jasa dokter dan perawat (jasa Jamkesda, red) juga tertunda dari bulan Maret," pungkasnya.

Sebelumnya, karena tak ingin pelayanan kesehatan kepada masyarakat terganggu Iriyanto juga telah menyampaikan terkait piutang Jamkesda tersebut dan meminta solusi kepada wakil rakyat di DPRD Inhil, khususnya Komisi IV yang membidangi, Senin (17/7) lalu.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah H Adriyanto membenarkan bahwa pelunasan piutang Jamkesda tidak bisa dilakukan sebelum menunggu dialokasikan pada APBD Perubahan mendatang.

Rencananya kata pria yang akrab disapa H Ateng ini akan dianggarkan sebesar Rp12 miliar di APBD Perubahan nanti."Kita Optimis tunggakan tersebut akan dilunasi pada APBD Perubahan nanti," imbuhnya, Rabu (7/9).