Warga Bonai Minta Pemerintah Bantu Perjelas Status Tanah Ulayat

Rabu, 07 September 2016 - 22:42 WIB

Masyarakat Desa Bonai, Rohul, mengadakan pertemuan dengan Plt Bupati Rohul, Sukiman (Foto: Dodi)

ROHUL (RIAUMANDIRI.co) - Ratusan orang anggota dari kelompok tani nelayan andalan Desa Bonai Kecamatan Sontang, Rokan Hulu, mengadu kepada Pelaksana Tugas Bupati Rohul, Sukiman. Kedatangan ratusan orang ini dipimpin Kepala Badan Pemberdayaan Desa Bonai, Jefrimen dan Hendri selaku perwakilan ninik mamak tiga suku di daerah tersebut.

Kepada Sukiman, Jefrimen meminta agar Pemerintah Kabupaten Rohul dapat membantu mereka dalam memperoleh kejelasan atas status lahan ulayat. Menurutnya, sejak diurus pada tahun 2006 silam hingga saat ini mereka tidak memperoleh izin mengelola lahan tersebut.

Padahal menurut Jefrimen lahan itu adalah tanah ulayat yang menjadi hak bagi tiga suku Desa Bonai, yakni Suku Mandailing, Domo dan Melayu.

"Kami hanya meminta apa yang menjadi hak kami, kenapa dipersulit. Ini kami kelola turun temurun dan menjadi sumber penghidupan bagi anak kemenakan kami," ungkap Jefrimen.

Jefrimen juga menjelaskan bahwa tidak benar mereka melakukan penyanderaan terhadap rombongan tim Penyidik Penegakkan Hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut Jefrimen, apa yang dilakukan warganya adalah bentuk spontanitas untuk mempertanyakan status lahan yang sampai saat ini izinya belum keluar itu.

"Kami kesini juga ingin menyampaikan bahwa tidak benar jika kami dicitrakan (menyandera) terhadap mereka (PPNS KLHK). Informasi tersebut sekali lagi tidak benar, dan kami merasa difitnah," tegasnya.

Masyarakat, kata Jefrimen, sama sekali tidak mengetahui bahwa itu adalah rombongan tim KLHK. Karena sejak mereka masuk dan melakukan aktifitas pengukuran, pengambilan gambar maupun pemasangan plang tidak ada satupun aparat pemerintahan desa yang dilibatkan.

"Kami tidak tahu siapa mereka. Mereka datang tanpa permisi tanpa didampingi dari kabupaten. Makanya kami tanyai. Sekali lagi hanya kami tanyai, tidak ada penyanderaan," kilah Jefrimen.

Menanggapi hal itu, Sukiman berjanji akan membentuk tim Khusus yang terdiri dari instansi terkait untuk mencari kebenaran atas simpang siurnya informasi. Hasil dari tim tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk dilakukan evaluasi dan disampaikan ke Pemerintah Pusat.

"Apa yang bapak-bapak sampaikan segera akan saya respon dengan membentuk tim untuk mencari kebenaran atas kesinpang siuran informasi saat ini. Saya minta bapak-bapak bersabar. Percayakan kepada kami," tanggap Sukiman.

Sementara itu terkait peristiwa penyanderaan, Sukiman berpandangan bahwa saat itu warganya sedang kalut. Kekalutan ini disebabkan terbakarnya kebun yang menjadi penopang hidup mereka.

"Ya memang harus kita lihat secara menyeluruh. Mungkin apa yang mereka lakukan karena mereka kalut. Bagaimana tidak kalut, sawit yang harusnya mereka panen terbakar. Jadi ini juga harus dilihat. Saya memahami apa yang bapak-bapak rasakan," imbuh Sukiman.

Sukiman juga meminta kepada para tokoh dan pemuka masyarakat setempat untuk turut serta menciptakan agar suasana tetap kondusif. Ia juga mempersilahkan warganya itu untuk kembali bekerja seperti biasa. Pemerintah, kata Sukiman, tidak akan tinggal diam dalam hal ini.

"Saya minta tokoh masyarakat agar dapat menyampaikan hal ini. Tetap jaga kampung kita agar tetap aman dan kondusif. Silahkan kembali bekerja seperti biasa. Kita tidak akan tinggal diam, kita akan bantu cari solusi yang terbaik," pungkasnya.(dod)

Editor: Nandra F Piliang