Soal dukungan ktp di pilwako pekanbaru

Syahbana-Kender Akui Palsukan

Syahbana-Kender Akui Palsukan

PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co)- Pasangan calon perseorangan atau calon independen yang maju dalam Pemilihan Walikota (Pilwako) Pekanbaru 2017, Ali Syahbana-Kender mengakui sudah memalsukan dukungan masyarakat RW 06 Tangkerang Barat, Marpoyan Damai.

Pasangan calon (paslon) perorangan, Ali Syahbana berdalih jika pemalsuan dukungan itu dilakukan oleh tim yang bekerja di lapangan, tanpa sepengetahuan dirinya atau paslon tersebut.


"Secara pribadi saya meminta maaf jika warga tidak pernah merasa mendukung saya. Jujur saja KTP yang diserahkan kepada KPU merupakan tugas dari tim yang kita bentuk. Kita pasangan calon tidak mengetahui sama sekali KTP tersebut didapat dari mana," kata Ali Syahbana kepada Haluan Riau kemarin ketika dikonfirmasi melalui selulernya.



Ia memahami dan terima tuntutan warga yang merasa dipalsukan datanya yang menyatakan tidak pernah mendukung dirinya sebagai bakal calon walikota, dan selaku bakal calon ia sangat mengapresiasi langkah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang benar-benar menjalankan tugasnya.
"Tentunya atas pernyataan warga tersebut, pasti setelah PPS melakukan ferifikasi  kepada masyarakat. Tentunya jika benar adanya temuan tersebut PPS pasti sudah bisa melaporkan temuannya ke KPU. Jadi kita tunggu saja hasilnya," ujar Ali.


Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga Kelurahan Tangkerang Barat menduga pasangan jalur independen Ali Syahbana-Kender memalsukan data warga. Hal ini diungkapkan Ketua RW 06 Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Herwan Nasri ST kepada wartawan, Rabu (31/8)lalu.


"Bukan warga saja, saya dan keluarga juga dicatut sebagai salah satu pendukung. Ini kami ketahui setelah tim verifikasi menanyakan kebenaran foto copy KTP kami sekeluarga berada di KPU sebagai salah satu bentuk dukungan kepada Ali Syahbana-Kender," terang Herwan.


Lebih mengejutkan lagi, beber anggota DPRD Pekanbaru ini, ratusan warga sudah mendatangi dirinya dan memprotes KTP mereka kenapa bisa sampai ada pada petugas PPS dan sampai ke KPU, terlebih KTP tersebut digunakan untuk mendukung salah satu bakal calon walikota.
"Ini sangat kita sayangkan, maka dari itu verifikasi ini harus berjalan dengan terbuka," pungkas Herwan. ***